Suarakyat, Jakarta – Koordinator Pusat Aktivis Sumsel Jakarta (Koorpus ASJ), Harda Belly, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dan menangkap para pelaku mafia bahan bakar minyak (BBM) yang diduga menjadi penyebab terganggunya distribusi solar bersubsidi di Sumatera Selatan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap masyarakat yang bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
HB, sapaan akrabnya, mengatakan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU bukan hanya persoalan teknis distribusi, tetapi juga menjadi indikator bahwa tata kelola penyaluran BBM bersubsidi harus dievaluasi secara menyeluruh. Apabila terdapat praktik penyalahgunaan distribusi maupun permainan oleh jaringan tertentu, maka aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“APH harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan solar bersubsidi, sementara ada pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari penyalahgunaan distribusi BBM,” ujar HB dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri seluruh rantai distribusi, termasuk pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pengendali, pemodal, maupun pihak lain yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah.
“Kalau memang ada jaringan mafia BBM, bongkar sampai ke akarnya. Jangan hanya menangkap pemain kecil, tetapi juga ungkap siapa yang mengatur, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa saja yang terbukti terlibat. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
HB menilai praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Sopir angkutan barang, angkutan umum, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM merupakan kelompok yang paling merasakan dampak ketika pasokan solar bersubsidi terganggu.
Menurutnya, pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi sehingga celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak terus berulang.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi perbincangan tanpa penyelesaian. Masyarakat menunggu tindakan nyata dari APH. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik,” katanya.
Selain penindakan hukum, HB juga mendorong adanya sinergi antara aparat penegak hukum, instansi terkait, dan pengelola distribusi BBM untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Menurutnya, pengawasan yang konsisten akan mempersempit ruang gerak para mafia BBM.
Di akhir pernyataannya, HB menegaskan bahwa ASJ akan terus mengawal persoalan distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Selatan. Ia berharap APH segera mengambil langkah konkret dengan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia BBM, sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya atas BBM bersubsidi tanpa harus menghadapi antrean panjang dan kelangkaan yang berulang.
