Oleh: Tino Rahardian, S.A.P., M.A.P.*
suarakyat.id—Saya ingin mengutip perkataan Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln.
“Hampir semua orang dapat menghadapi kesulitan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan.”
Jabatan sering kali tampak menyilaukan. Ia menghadirkan kehormatan, kewenangan, fasilitas, dan pengaruh yang membuat banyak orang berlomba-lomba meraihnya. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa jabatan yang menyilaukan dapat berubah menjadi jabatan yang membutakan akal sehat ketika amanah dikalahkan oleh ambisi, ketika integritas dikalahkan oleh kepentingan sesaat, dan ketika kesetiaan pada perjuangan digantikan oleh godaan kekuasaan.
Dalam beberapa hari terakhir, publik Indonesia dikejutkan oleh serangkaian peristiwa hukum yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Di saat yang hampir bersamaan, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berbeda. Kedua kasus ini tidak saling berkaitan, namun sama-sama menjadi pengingat bahwa jabatan publik selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral yang besar.
Sebagai bangsa yang sedang membangun, kita tentu merasa prihatin. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam keputusasaan. Sebaliknya, peristiwa ini harus menjadi momentum pembelajaran bersama tentang makna kekuasaan, integritas, dan karakter.
Ada sebuah pepatah yang sering dikutip dalam kajian kepemimpinan: “Jika ingin mengetahui watak seseorang, berilah ia kekuasaan.” Abraham Lincoln pernah menyampaikan gagasan yang serupa. Mengapa? Karena kekuasaan bukan sekadar alat untuk meraup keuntungan pribadi. Kekuasaan sesungguhnya adalah ujian yang memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya.
Dalam teori psikologi kekuasaan yang dikembangkan oleh Dacher Keltner, kekuasaan memiliki paradoks. Di satu sisi, ia memberikan kemampuan untuk menciptakan perubahan positif. Namun di sisi lain, tanpa pengendalian diri dan etika yang kuat, kekuasaan dapat melahirkan rasa kebal, rasa berhak, bahkan penyalahgunaan wewenang. Karena itu, jabatan bukan hanya amanah. Jabatan adalah ruang ujian karakter.
Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana para pemimpin sebelumnya, tentu memilih dan mempercayakan jabatan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas. Bahkan sebagian memperoleh penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya.
Namun sejarah organisasi mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada sistem seleksi yang mampu membaca seluruh isi hati manusia. Yang dapat dinilai adalah rekam jejak, kompetensi, dan potensi. Sedangkan integritas sejati baru benar-benar terlihat ketika seseorang berada di puncak kewenangan.
Dalam perspektif organisasi birokrasi modern, kegagalan individu tidak selalu berarti kegagalan institusi. Justru institusi yang sehat adalah institusi yang mampu mengoreksi dirinya sendiri. Ketika aparat penegak hukum bekerja, ketika pengawasan berjalan, ketika penyimpangan diungkap tanpa pandang bulu, maka sesungguhnya sistem sedang menunjukkan daya tahan dan kematangannya. Negara tidak sedang kalah. Negara sedang membersihkan dirinya.
Karena itu, respons terbaik bukanlah sinisme, melainkan kewaspadaan. Bukan pesimisme, melainkan perbaikan. Kita perlu memperkuat budaya integritas, memperketat tata kelola, memperluas transparansi, dan membangun mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Jabatan harus dipandang sebagai amanah, bukan hak istimewa. Kekuasaan harus dipahami sebagai tanggung jawab, bukan privilese.
Pada akhirnya, sejarah selalu mengajarkan satu hal. Banyak orang mampu meraih kekuasaan, tetapi tidak semua mampu menjaga dirinya ketika berkuasa. Sebab ujian terbesar seorang pemimpin bukanlah saat ia berjuang mendapatkan jabatan, melainkan saat ia telah memilikinya.
Maka marilah kita mengambil hikmah dari peristiwa ini. Jangan kehilangan kepercayaan kepada bangsa. Jangan kehilangan keyakinan kepada hukum. Dan jangan pernah berhenti menuntut integritas dari siapa pun yang diberi amanah publik.
Karena pada akhirnya, kekuasaan mungkin dapat mengangkat seseorang ke puncak. Namun hanya karakter yang dapat membuatnya tetap berdiri tegak di sana. Bagi yang terlanjut tersesat: “Kembalilah ke jalan yang benar.”
Penulis Adalah Analis Kebijakan Publik – Kepala LP2MD ITB Vinus Bogor
