Oleh: Tino Rahardian, S.AP., M. AP.*
suarakyat.id—Saya menulis ini karena ketertarikan pada sebuah “kekeliruan” cara pandang seorang Tiyo Ardianto, aktivis mahasiswa yang sedang naik daun dan viral di selasar media sosial dan Rocky Gerung, seorang ahli filsafat.
Saya menulis karena memiliki sedikit pengalaman di era pergerakan tahun 1998 dan sedikit saja membaca. Mungkin saja konsep penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Pemerintahan Sipil Demokratik, Sosial-Demokrasi Kerakyatan, Revolusi Demokratik, tidak akan kita ulang-ulang di sini.
Baik, mari kita mulai saja. Tak perlu bertele-tele.
Dalam sejarah politik dunia, revolusi tidak pernah lahir hanya dari kemarahan. Revolusi juga tidak tumbuh hanya karena kemampuan seseorang melontarkan kritik yang keras kepada penguasa. Revolusi adalah proses sosial-politik yang sangat kompleks, melibatkan krisis legitimasi, keretakan elite, mobilisasi massa yang luas, disfungsi institusi negara, serta munculnya alternatif kepemimpinan yang dipercaya publik.
Inilah yang dalam kajian ilmu politik dikenal sebagai anatomi revolusi.
Tokoh-tokoh besar seperti Crane Brinton, Theda Skocpol, dan Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa revolusi bukan sekadar kritik terhadap pemerintah. Revolusi adalah perubahan mendasar yang terjadi ketika negara kehilangan kemampuan mengelola konflik sosial dan ketika masyarakat tidak lagi mempercayai struktur kekuasaan yang ada.
Di titik inilah kritik terhadap pandangan yang sering disampaikan Rocky Gerung maupun Tiyo Ardianto menjadi menarik untuk dianalisis.
Dalam sejumlah pernyataan publik yang viral, kritik yang disampaikan sering kali bergerak dari wilayah substansi menuju wilayah personal. Presiden tidak hanya dikritik kebijakannya, tetapi juga menjadi sasaran sindiran yang menyentuh aspek fisik, personalitas, atau penghinaan simbolik.
Padahal, dalam tradisi demokrasi modern, kritik yang kuat justru lahir dari argumentasi yang kuat.
Sejarah menunjukkan bahwa para pemikir revolusioner besar tidak mengandalkan ejekan personal sebagai instrumen utama perjuangan politik. Karl Marx menyerang struktur kapitalisme, bukan bentuk wajah para pemimpin Eropa. Vladimir Lenin mengkritik sistem Tsarisme dan hubungan produksi. Bahkan tokoh gerakan kemerdekaan seperti Mahatma Gandhi membangun kritik terhadap kolonialisme Inggris melalui argumentasi moral dan politik, bukan penghinaan fisik.
Mengapa ini penting?
Karena dalam anatomi revolusi, legitimasi moral adalah modal utama.
Ketika kritik berubah menjadi penghinaan personal, maka perhatian publik bergeser dari substansi menuju etika penyampaiannya. Kritik kehilangan daya transformasinya dan berubah menjadi sekadar pertunjukan kemarahan.
Lebih jauh lagi, teori revolusi modern menunjukkan bahwa revolusi membutuhkan kapasitas membangun, bukan hanya kapasitas membongkar.
Dalam karya monumental States and Social Revolutions, Theda Skocpol menjelaskan bahwa rezim tidak jatuh hanya karena adanya oposisi. Rezim jatuh ketika oposisi mampu menawarkan tatanan alternatif yang lebih meyakinkan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apa alternatif yang ditawarkan?
Jika pemerintah dikritik karena program ekonomi, apa model ekonomi penggantinya?
Jika pemerintah dianggap gagal dalam tata kelola negara, bahkan tata kelola MBG, apa desain kelembagaan yang lebih baik?
Jika kepemimpinan dianggap lemah, siapa figur alternatif yang memiliki legitimasi sosial lebih kuat?
Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kritik akan berhenti sebagai ekspresi ketidakpuasan, bukan energi perubahan.
Dalam perspektif Huntington, ketidakstabilan politik sering muncul bukan karena masyarakat terlalu pasif, melainkan karena tuntutan politik meningkat lebih cepat daripada kapasitas institusi untuk mengelolanya. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan oposisi yang bertanggung jawab, bukan sekadar oposisi yang populer.
Di sisi lain, kritik terhadap Presiden Prabowo tentu merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi. Tidak ada pemimpin yang kebal kritik. Justru kritik diperlukan agar kekuasaan tidak kehilangan kontrol publik.
Namun, kritik yang efektif harus berangkat dari data, argumentasi, dan tawaran solusi. Ketika kritik berubah menjadi penghinaan fisik atau perendahan personal, maka kritik tersebut kehilangan keunggulan intelektualnya.
Anatomi revolusi mengajarkan satu pelajaran penting: masyarakat tidak mengikuti mereka yang paling marah, tetapi mengikuti mereka yang paling mampu menawarkan harapan.
Revolusi Prancis tidak dikenang karena ejekan terhadap Raja Louis XVI. Revolusi itu dikenang karena gagasan tentang kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Revolusi Amerika tidak bertahan karena kemarahan terhadap Inggris. Revolusi itu bertahan karena lahirnya konstitusi dan institusi baru.
Begitu pula dalam demokrasi Indonesia hari ini. Kritik terhadap Presiden Prabowo akan memiliki nilai politik yang tinggi apabila berfokus pada kebijakan, kinerja, dan masa depan bangsa. Sebaliknya, jika kritik terjebak dalam penghinaan personal, maka yang lahir bukan kesadaran politik, melainkan polarisasi yang semakin dangkal.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak mengingat siapa yang paling keras berteriak. Sejarah mengingat siapa yang mampu mengubah kritik menjadi gagasan, dan kemarahan menjadi jalan perbaikan bagi bangsa.
*Penulis adalah Analis Kebijakan Publik
