Suarakyat, Jakarta – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Nopri Agustian, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi terkait dugaan aliran dana korupsi dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim.
Menurut Nopri, langkah tersebut penting dilakukan untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara yang sedang ditangani KPK. Ia menilai terdapat sejumlah fakta yang berkembang dan patut didalami oleh penyidik.
“Salah satu tersangka dalam perkara ini diketahui pernah menjadi staf Bobby Rizaldi saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Fakta tersebut tentu perlu didalami oleh KPK untuk mengetahui apakah ada keterkaitan atau tidak dengan perkara yang sedang diusut. Jangan sampai ada pihak yang luput dari pemeriksaan,” kata Nopri dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
Selain itu, Nopri juga menyoroti pernyataan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan yang kini berstatus tersangka. Dalam keterangannya kepada publik, tersangka mengaku dirinya hanya korban dan menyebut adanya pimpinan yang bertingkat.
“Pengakuan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri siapa yang dimaksud dengan pimpinan bertingkat itu. Jangan berhenti pada pelaku di lapangan apabila terdapat petunjuk yang mengarah kepada pihak lain. Semua harus dibuka secara terang benderang melalui proses hukum,” ujarnya.
Nopri menegaskan, pemanggilan Bobby Rizaldi bukan untuk menyimpulkan adanya keterlibatan, melainkan sebagai bagian dari upaya klarifikasi agar seluruh informasi yang berkembang dapat diuji melalui proses penyidikan.
“Kalau memang tidak ada keterlibatan, tentu pemeriksaan akan menjadi kesempatan untuk menjelaskan kepada publik. Namun apabila terdapat bukti atau petunjuk lain, KPK harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prinsipnya, semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Ia berharap KPK tetap konsisten mengusut tuntas perkara dugaan korupsi di Muara Enim, termasuk menelusuri dugaan aliran dana kepada pihak-pihak lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup.
“Kami mendukung KPK untuk mengungkap perkara ini sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti pada pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi telusuri juga seluruh pihak yang diduga mengetahui, menikmati, atau terkait dengan aliran dana korupsi tersebut berdasarkan alat bukti yang sah,” tutup Nopri.
