Suarakyat, Jakarta – Koordinator Pusat Aktivis Sumsel Jakarta (Korpus ASJ), Harda Belly, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan keterlibatan mantan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, Hengky Putrawan, dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul pemeriksaan Hengky Putrawan oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak. Selain Hengky, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mendalami perkara tersebut.
Harda Belly, yang akrab disapa HB, menegaskan bahwa KPK harus menunjukkan komitmennya dalam mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami meminta KPK mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Jangan berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak lain, termasuk mantan Pj Bupati Muara Enim Hengky Putrawan, maka KPK harus bertindak sesuai hukum yang berlaku,” ujar HB dalam keterangannya, Senin (3/7/2026).
Menurutnya, pemeriksaan terhadap Hengky Putrawan serta sejumlah pejabat lainnya menunjukkan bahwa penyidik sedang mendalami konstruksi perkara secara menyeluruh. Karena itu, masyarakat berharap proses hukum tidak berhenti di tengah jalan.
“Fakta bahwa ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim yang turut diperiksa sebagai saksi menjadi perhatian serius. Kami berharap seluruh pemeriksaan tersebut benar-benar mampu mengungkap siapa saja yang memiliki keterkaitan dalam perkara ini,” katanya.
HB menilai, pengembangan kasus tersebut menjadi perhatian besar masyarakat Muara Enim. Pasalnya, daerah itu dalam beberapa tahun terakhir berulang kali terseret kasus korupsi yang ditangani KPK sehingga diperlukan langkah tegas untuk memutus mata rantai praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Publik Muara Enim tentu berharap KPK mampu menuntaskan perkara ini secara menyeluruh. Jangan sampai masih ada pelaku yang lolos dari pertanggungjawaban hukum dan tetap menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penuntasan perkara secara menyeluruh akan menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muara Enim sekaligus memberikan efek jera bagi para penyelenggara negara.
“Kalau pengusutan ini benar-benar sampai tuntas, saya yakin akan menjadi pesan yang kuat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Selain membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi, langkah itu juga menjadi efek jera agar kasus serupa tidak terus berulang di Muara Enim,” pungkas HB.
