Suarakyat, Jakarta – Koordinator Pusat Aktivis Sumsel Jakarta (Korpus ASJ), Harda Belly, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Polda Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam memperkuat sinergi serta soliditas antar aparat penegak hukum melalui semangat “Nyago Bumi Sriwijaya”.
Menurut HB, sapaan akrabnya, kolaborasi antara Polda Sumsel dan Kejati Sumsel merupakan langkah positif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.
Namun, HB mengingatkan bahwa sinergi tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penguatan koordinasi antarlembaga. Ia berharap kerja sama kedua institusi semakin diperkuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan.
“Kami mendukung penuh komitmen Polda Sumsel dan Kejati Sumsel untuk memperkuat sinergi. Tetapi masyarakat tentu berharap sinergi itu diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberantas korupsi yang masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan di Sumatera Selatan,” kata HB dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Sebab, uang negara yang seharusnya dinikmati masyarakat justru disalahgunakan oleh segelintir oknum.
“Nyago Bumi Sriwijaya dari koruptor itu jauh lebih penting. Koruptor merampas hak rakyat, menghambat pembangunan, dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum,” tegasnya.
HB menilai semangat “Nyago Bumi Sriwijaya” harus dimaknai secara luas. Tidak hanya menjaga masyarakat dari gangguan keamanan, tetapi juga menyelamatkan Sumatera Selatan dari praktik korupsi yang menggerogoti keuangan negara.
“Kalau ingin benar-benar menjaga Bumi Sriwijaya, maka para koruptor juga harus menjadi musuh bersama. Jangan beri ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri,” ujarnya.
Ia juga meminta Polda Sumsel dan Kejati Sumsel terus memperkuat koordinasi dalam mengusut perkara-perkara korupsi tanpa pandang bulu.
“Jangan ada tebang pilih. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Justru melalui sinergi yang kuat, publik akan melihat bahwa negara hadir dalam melindungi kepentingan rakyat,” katanya.
HB mengatakan, keberhasilan aparat penegak hukum bukan hanya diukur dari terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif, tetapi juga dari keberanian mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara.
“Korupsi adalah kejahatan yang menghancurkan masa depan daerah. Karena itu, Polda Sumsel dan Kejati Sumsel harus menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan uang rakyat. Nyago Bumi Sriwijaya bukan hanya dari pelaku kriminal jalanan, tetapi juga dari para koruptor dan berbagai kejahatan lainnya,” pungkasnya.
