Jakarta, http://suarakyat.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terbuka soal kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut realita di lapangan belum sepenuhnya ideal, terutama pada awal implementasi.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat merespons pandangan Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR terkait RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025. Selasa (14/7/2026).
“Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan,” tegas Purbaya.
Ia merinci, tiga persoalan utama yang masih menjadi PR besar adalah kesiapan rantai pasok bahan pangan, jaringan distribusi, dan kapasitas logistik. Kondisi ini paling menantang di daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal.
“Eksekusi awal program ini sangat bergantung pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, khususnya di wilayah 3T,” kata Menkeu.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengoptimalkan bahan baku dari lingkungannya sendiri. Strategi yang didorong adalah melibatkan pelaku usaha lokal.
“Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, dan penyedia lokal. Tujuannya agar penyerapan bahan pangan langsung dilakukan dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar SPPG,” ungkap Purbaya.
Langkah ini diharapkan memotong rantai distribusi yang panjang, sekaligus menggerakkan ekonomi warga sekitar.
Di sisi lain, penyaluran MBG sudah aktif kembali sejak Senin (13/7) usai jeda libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyebut masa jeda digunakan untuk membenahi tata kelola dan operasional.
“Kami ingin memastikan distribusi MBG berjalan baik setelah masa penyesuaian. Pembenahan yang dilakukan diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan agar manfaatnya dirasakan optimal oleh penerima,” ujar Agustina seperti diberitakan di detikfinance.
Pemerintah optimis dengan penguatan rantai pasok berbasis lokal, program MBG bisa berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
