Suarakyat.id—Indonesia adalah negara maritim dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai mencapai sekitar 108 ribu kilometer. Di balik besarnya potensi kelautan tersebut, terdapat satu ironi lama yang belum sepenuhnya terselesaikan: masyarakat pesisir dan nelayan masih menjadi kelompok yang rentan secara ekonomi. Kemiskinan struktural, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses teknologi, hingga ketergantungan terhadap tengkulak menjadi persoalan klasik yang selama puluhan tahun membayangi kehidupan nelayan Indonesia.
Dalam konteks itulah pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama menjadi penting untuk dibaca bukan sekadar sebagai proyek fisik, melainkan sebagai upaya rekonstruksi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Program yang tersebar dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua ini menghadirkan berbagai fasilitas strategis seperti dermaga, gudang beku, pabrik es, sentra kuliner hasil laut, docking kapal, balai pelatihan, tempat pelelangan ikan, hingga instalasi pengolahan air limbah.
Secara teoritik, pembangunan kawasan pesisir tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur. Pembangunan yang efektif harus berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, Robert Chambers menekankan bahwa masyarakat lokal harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima kebijakan. Sementara itu, Amartya Sen melalui teori *capability approach* menjelaskan bahwa pembangunan sejatinya adalah proses memperluas kemampuan manusia untuk hidup lebih layak, produktif, dan bermartabat.
Program KNMP berpotensi bergerak ke arah tersebut ketika pembangunan fisik dipadukan dengan penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Sebab persoalan utama nelayan bukan hanya soal minimnya fasilitas, tetapi juga lemahnya akses terhadap pasar, teknologi, pendidikan, dan kelembagaan ekonomi.
Kajian Sigit Rochadi dalam jurnal *Konstruksi Sosial Pemberdayaan Nelayan Berbasis Modal Sosial di Lombok Utara* menjadi relevan untuk membaca persoalan ini. Rochadi menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan nelayan sangat ditentukan oleh modal sosial masyarakat pesisir, yakni kepercayaan sosial (*trust*), solidaritas, jaringan sosial, dan budaya gotong royong yang hidup di tengah komunitas nelayan. Menurutnya, modal sosial menjadi energi kolektif yang memungkinkan masyarakat pesisir mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan sosial.
Pandangan tersebut sejalan dengan teori modal sosial Robert Putnam yang menyebut bahwa jaringan sosial dan kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam komunitas nelayan, solidaritas sosial sering kali menjadi mekanisme bertahan hidup ketika hasil tangkapan menurun atau cuaca buruk melanda. Karena itu, pembangunan kawasan pesisir tidak cukup hanya menghadirkan beton dan bangunan, tetapi juga harus memperkuat kohesi sosial masyarakatnya.
Kajian lain menunjukkan bahwa kemiskinan nelayan juga dipengaruhi oleh kendala struktural dan kelangkaan modal. Penelitian BRIN mengenai perilaku sosial-ekonomi nelayan menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap patron atau tengkulak membuat nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam situasi tersebut, keberadaan tempat pelelangan ikan, gudang pendingin, serta sentra ekonomi yang lebih terintegrasi dalam KNMP dapat membuka peluang terciptanya rantai distribusi yang lebih adil bagi nelayan.
