Tidak setiap hari seorang presiden berdiri di tengah lautan manusia yang menyanyikan lagu perjuangan. Dan lebih jarang lagi, momen itu terjadi pada Hari Buruh—hari yang sejak awal lahirnya memang sarat dengan semangat perlawanan, bukan seremoni kekuasaan. Namun 1 Mei di Monumen Nasional tahun ini mematahkan kelaziman itu. Ia bukan sekadar perayaan, melainkan peristiwa politik yang sarat makna.
Hari Buruh Internasional sendiri berakar dari sejarah panjang perjuangan kelas pekerja, terutama sejak peristiwa Haymarket Affair yang menjadi simbol tuntutan jam kerja manusiawi dan keadilan industrial. Sejak ditetapkan pada 1889 oleh gerakan buruh internasional, May Day berkembang menjadi ruang artikulasi politik global bagi kelas pekerja. Dalam perspektif teori gerakan sosial, momentum seperti ini bukan hanya ritual tahunan, melainkan sarana mobilisasi kolektif yang mampu membentuk opini publik dan bahkan memengaruhi kebijakan negara.
Penelitian dalam Quarterly Journal of Economics menunjukkan bahwa aksi massa—termasuk demonstrasi buruh—memiliki dampak nyata terhadap arah kebijakan politik. Kehadiran massa bukan sekadar ekspresi, tetapi dapat menggeser preferensi politik dan memaksa elite merespons tuntutan publik. Dalam konteks ini, kehadiran kepala negara di tengah massa bukan tindakan simbolik biasa, melainkan bentuk interaksi langsung antara negara dan energi sosial yang sedang bergerak.
Di berbagai negara, relasi antara pemimpin dan buruh sering kali dibangun melalui simbolisme politik. Di negara dengan tradisi kiri kuat seperti Venezuela atau Bolivia, pemimpin hadir sebagai representasi “negara pekerja”. Sementara di negara lain, Hari Buruh justru menjadi ruang kritik terhadap pemerintah. Tahun 2026, misalnya, aksi May Day di berbagai belahan dunia dipenuhi tuntutan atas upah layak, biaya hidup, dan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahwa Hari Buruh tetap menjadi arena kontestasi antara negara, pasar, dan masyarakat.
Dalam lanskap tersebut, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Monas memiliki dimensi strategis. Ia tidak hanya hadir sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai aktor yang mencoba membangun ulang relasi negara-buruh. Dalam teori legitimasi politik (Suchman, 1995), tindakan simbolik seperti ini dapat memperkuat kepercayaan publik jika diikuti oleh kebijakan nyata.
Dan di sinilah relevansi kebijakan menjadi penting. Berbagai langkah yang disebutkan—mulai dari pengesahan UU PPRT, ratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, hingga penyediaan BPJS bagi pekerja informal—menunjukkan pendekatan kebijakan yang mengarah pada perluasan perlindungan sosial. Dalam kerangka welfare state, kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk mengurangi kerentanan struktural pekerja, khususnya di sektor informal yang selama ini terpinggirkan.
Lebih jauh, kehadiran negara dalam bentuk kebijakan perumahan buruh, kampung nelayan, hingga fasilitas penitipan anak menunjukkan pergeseran dari pendekatan ekonomi semata menuju pendekatan kesejahteraan holistik. Ini sejalan dengan teori social investment state (Esping-Andersen), yang menekankan bahwa investasi pada kesejahteraan pekerja bukan beban fiskal, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas nasional.
Namun demikian, penting untuk menjaga keseimbangan antara simbolisme dan substansi. Sejarah menunjukkan bahwa mobilisasi besar tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan struktural jika tidak diikuti reformasi nyata. Kritik terhadap “May Day sebagai festival” di beberapa konteks menunjukkan bahwa mobilisasi bisa kehilangan daya kritis jika terlalu terkooptasi oleh kekuasaan. Artinya, kehadiran negara harus terus diuji melalui implementasi kebijakan yang konsisten dan terukur.
Dari sudut pandang kebijakan publik, apa yang terjadi di Monas hari ini dapat dibaca sebagai upaya membangun trust-based governance. Negara tidak lagi berdiri di menara gading, tetapi turun langsung ke ruang publik. Ini penting dalam konteks Indonesia, di mana relasi negara dan buruh sering kali diwarnai ketegangan historis.
Lebih dari sekadar peristiwa tahunan, Hari Buruh kali ini mencerminkan sebuah arah baru: bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan pekerja. Buruh bukan sekadar faktor produksi, melainkan subjek utama pembangunan.
Dari Monas, pesan itu menjadi jelas—bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh investasi dan teknologi, tetapi juga oleh sejauh mana negara mampu berdiri bersama mereka yang bekerja, berkeringat, dan menjaga denyut kehidupan bangsa.
Hari ini, buruh berdiri tegak. Dan negara—setidaknya untuk saat ini—memilih untuk berjalan di samping mereka.
Penulis: Tino Rahardian, S.A.P., M.A.P
(Analis Kebijakan Publik)
