suarakyat.id—Dalam hampir dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dinamika relasi antara pemerintah dan oposisi memperlihatkan pola yang dapat dibaca melalui lensa teori administrasi publik dan komunikasi politik. Serangan yang datang bertubi-tubi, tanpa basis empiris yang kokoh, cenderung mengalami erosion of credibility—pengikisan kredibilitas narasiitu sendiri.
Dalam perspektif public value theory, legitimasi tidak lahir dariretorika, melainkan dari nilai nyata yang dirasakan publik. Ketika isu kenaikan harga BBM subsidi, tudingan anti-kritik, militeristik, hingga narasi makar yang sempat dikaitkan dengan Syaiful Mujani mengemuka, publik tidak lagi pasif. Mereka menimbang, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan pengalaman sehari-hari.
Di titik ini, konsep cognitive dissonance resolution bekerja. Narasi “ekonomi stagnan”, “Indonesia gelap” berhadapan dengan indikator makro yang relatif terjaga. Tuduhan “anti-rakyat” berhadapan dengan realitas distribusi pangan dan stabilitas kebutuhan pokok. Ketika jarak antara narasi dan kenyataan terlalu lebar, publik cenderung berpihak pada apayang mereka rasakan, bukan sekadar yang mereka dengar.
Fenomena tersebut juga berkait dengan agenda-setting dan framing. Upaya membingkai realitas akan melemah ketika tidak ditopang oleh bukti empiris. Di sisi lain, performa kebijakan yang konkret menjadi counter-frame yang sunyi namun efektif—ia tidak berisik, tetapi terasa.
Dalam kerangka yang lebih luas, kegagalan mobilisasi politik ekstrem—termasuk wacana makar—memiliki ciri yang dapat diidentifikasi secara teoretik: minim legitimasi publik dan tanpa basis massa besar; narasi yang tak meyakinkan serta kehilangan resonansi; ide makar yang terasing dari realitas sosial; serta kesalahan membaca momentum politik. Keempat indikator ini menunjukkan bahwa sebuah gerakan tidak runtuh karena represisemata, melainkan karena rapuh sejak dalam konsepsi.
Di sinilah relevan untuk mencermati bahwa kelompok-kelompok anti-pemerintah tidak pernah berhasil mengonversi ketidakpuasan menjadi energi kolektif yang terorganisasi. Kelompok-kelompok anti-Prabowo selalu gagal menggerakkanenergi rakyat menjadi kekuatan kudeta. Bukan karena dibungkam, tetapi karena mereka tidak lagi dipercaya. Dalam terminologi administrasi publik, ini adalah krisis trust deficit di pihak pengusung narasi, bukan semata keunggulan komunikasi pemerintah.
Namun demikian, kritik tetap esensial. Dalam sistem demokrasi, oposisi berfungsi sebagai penyeimbang dan pengawas kekuasaan. Ketika kritik berbasis data dan realitas, iamemperkuat kualitas kebijakan. Sebaliknya, ketika ia terjebak dalam reproduksi narasi tanpa verifikasi, ia kehilangan fungsi korektifnya.
Kepercayaan publik pada akhirnya tidak dibangun dari suarapaling keras, melainkan dari konsistensi antara kebijakan dan implementasi. Ia tumbuh perlahan, dari stabilitas yang dirasakan, dari kebutuhan dasar yang terpenuhi, dari kebijakan yang adaptif terhadap dinamika zaman.
Dalam lanskap demokrasi digital yang cair, kebenaran diujibukan hanya di ruang wacana, tetapi di ruang pengalaman. Dan ketika pengalaman kolektif berbicara lebih jernih daripadanarasi, maka satu per satu serangan kehilangan momentumnya—bukan karena dibungkam, melainkan karena tak lagi menemukan tempat di benak publik.
Penulis: Tino Rahardian, S.A.P., M.A.P (Analis Kebijakan Publik)
