Suarakyat, Jakarta – Koordinator Pusat Aktivis Sumsel Jakarta (Koorpus ASJ), Harda Belly, mengingatkan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, Sumarni, agar tidak mengulangi sejarah kelam Kabupaten Muara Enim yang telah empat kali dipimpin kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
Menurut HB, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, ia meminta Sumarni untuk menjalankan roda pemerintahan secara bersih, transparan, dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
“Kepercayaan rakyat jangan sampai dikhianati hanya karena tergiur menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kesempatan untuk memperkaya diri,” tegas Harda Belly, Rabu (8/7/2026).
HB menilai, Muara Enim telah menjadi sorotan nasional karena tercatat empat kepala daerahnya berakhir berhadapan dengan hukum akibat kasus korupsi. Kondisi tersebut, menurutnya, telah mencoreng nama baik daerah dan menjadi catatan buruk dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
“Muara Enim sudah menjadi sorotan sebagai kabupaten yang beberapa kali bupatinya tersandung kasus korupsi. Jangan sampai sejarah buruk itu kembali terulang. Justru ini harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai kasus korupsi yang pernah terungkap membuktikan tidak ada kejahatan yang dapat disembunyikan selamanya. Menurutnya, secanggih apa pun modus yang digunakan untuk melakukan korupsi, pada akhirnya aparat penegak hukum tetap dapat mengungkapnya.
“Harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara bahwa secanggih apa pun cara melakukan korupsi, pada akhirnya akan terbongkar. Karena itu, jangan sekali-kali mencoba menyalahgunakan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.
Lebih lanjut, HB menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar tindakan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada seorang pemimpin.
“Korupsi bukan hanya merugikan negara dan menghambat pembangunan, tetapi juga meninggalkan sejarah buruk bagi generasi berikutnya. Jangan wariskan stigma negatif kepada Muara Enim hanya karena pemimpinnya gagal menjaga amanah,” tegasnya.
Ia berharap kepemimpinan Sumarni dapat menjadi titik balik bagi Kabupaten Muara Enim untuk keluar dari bayang-bayang kasus korupsi yang selama ini melekat. Menurutnya, masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Diketahui, Sumarni sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim dan ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati setelah Bupati Muara Enim, Edison, terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap. Kondisi tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan menjauhi praktik korupsi.
