Suarakyat, Jakarta – Ketua Umum Gerakan Pemuda Muslim Indonesia, Tonico Angga, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil tindakan tegas terhadap Kapolda Sumatera Selatan dan Direktur Intelkam Polda Sumsel menyusul insiden kekerasan terhadap mahasiswa saat menyampaikan aspirasi di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026).
Tonico menilai insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kepemimpinan dan pengamanan aksi demonstrasi di lingkungan Polda Sumsel. Ia meminta kedua pejabat tersebut dicopot apabila terbukti melakukan pelanggaran atau gagal menjalankan tugas secara serius.
Ia juga meminta aparat mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk kemungkinan adanya perintah dari pimpinan kepolisian untuk melakukan penekanan terhadap massa aksi.
“Saya mengecam segala bentuk tindakan kekerasan, intimidasi, dan dugaan premanisme yang dilakukan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi melalui orasi dan demonstrasi,” kata Tonico dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, Rabu (14/10/2026).
Menurut Tonico, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap massa aksi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat.
“Mahasiswa bukan musuh negara. Mahasiswa bukan kelompok yang harus dibungkam dengan kekerasan. Mahasiswa adalah bagian dari kekuatan moral bangsa yang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya.
Tonico juga meminta Kapolri memastikan setiap anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penanganan aksi demonstrasi ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap mahasiswa bertentangan dengan semangat Polri Bersama Masyarakat. Ia menilai kepolisian seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan masyarakat, termasuk mereka yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun institusi negara.
“Kami mendesak Kapolri, Jenderal Suyudi Ario Seto, segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolda Sumsel dan Direktur Intelkam Polda Sumsel apabila terbukti melakukan pelanggaran serius,” tegasnya.
Tonico juga menyoroti dugaan bahwa penyerangan terhadap aktivis dilakukan oleh kelompok yang disebutnya sebagai preman dan kemungkinan digerakkan oleh pihak tertentu di lingkungan Polda Sumsel.
Ia meminta dugaan tersebut diusut secara transparan dan objektif agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Jika dugaan keterlibatan pimpinan Polda dalam menggerakkan pihak-pihak untuk menyerang aktivis benar-benar terbukti, maka harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” tutup Tonico.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pimpinan Polda Sumsel dalam insiden tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan yang objektif. Langkah penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
