Suarakyat, Jakarta – sejumlah orang yang tergabung dalam Milenial Silampari Institut (MSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, pada Jumat (26/6/2026) pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan kepada Kapolri agar mengambil langkah tegas terhadap penanganan dugaan praktik mafia BBM ilegal di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang menurut massa hingga saat ini belum memberikan kepastian mengenai pengungkapan aktor intelektual maupun pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Dalam orasinya, massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan “Copot Kapolres Musi Rawas”. Massa juga mendesak Kapolri membentuk tim khusus untuk mengambil alih penanganan perkara agar proses penyidikan berjalan secara transparan dan menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.
Koordinator Aksi, Elfian, menyampaikan bahwa pengungkapan gudang BBM ilegal oleh Polda Sumsel merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun demikian, menurutnya, hingga kini masyarakat belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penyidikan terhadap dugaan jaringan yang lebih besar di balik kasus tersebut.
“Kami mendesak Kapolri segera memenuhi tuntutan kami. Apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penegakan hukum. Kami ingin memastikan bahwa pengungkapan kasus ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menyentuh siapa pun yang diduga menjadi aktor intelektual, pemodal, maupun pihak yang diduga membekingi praktik mafia BBM ilegal,” tegas Elfian.
MSI juga meminta Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Musi Rawas yang menurut mereka patut diduga tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap maraknya aktivitas BBM ilegal di wilayah hukumnya. Selain itu, MSI mendesak dilakukan evaluasi terhadap Dirreskrimsus Polda Sumsel dan jajaran Kasubdit IV Tipidter apabila penanganan perkara tidak menunjukkan perkembangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam aksinya, MSI menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya pembentukan tim khusus Mabes Polri, evaluasi terhadap pejabat kepolisian yang berwenang, pengusutan dugaan jaringan mafia BBM subsidi hingga aktor intelektual, audit rantai distribusi BBM bersubsidi, serta penelusuran aliran dana yang diduga berasal dari praktik bisnis BBM ilegal.
MSI menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penegakan hukum yang bersih, profesional, dan bebas dari intervensi. Organisasi ini berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian kepada publik melalui pengungkapan perkara secara terbuka, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
