Menu ✖

Mode Gelap

Nasional · 29 Okt 2026 15:00 WIB ·

Momentum Sumpah Pemuda, Sekjen DPP MAHASANTRI Muzakki: Suara dan Keresahan Generasi Muda Harus Didengar Pemerintah


 Keterangan Foto: Sekretaris Jenderal DPP MAHASANTRI, Muzakki, S.Ab. Perbesar

Keterangan Foto: Sekretaris Jenderal DPP MAHASANTRI, Muzakki, S.Ab.

Jakarta, suarakyat.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI), Muzakki, menegaskan bahwa momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 harus menjadi ruang refleksi sekaligus momentum untuk mendesak pemerintah agar lebih serius mendengarkan suara, aspirasi, dan keresahan generasi muda terhadap berbagai persoalan bangsa.

Menurut Muzakki, semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, slogan persatuan, maupun romantisme sejarah perjuangan pemuda. Lebih dari itu, momentum tersebut harus diterjemahkan menjadi keberpihakan nyata terhadap kepentingan generasi muda yang saat ini menghadapi tantangan semakin kompleks.

“Momentum Hari Sumpah Pemuda harus kita manfaatkan untuk menuntut agar suara dan keresahan generasi muda benar-benar didengar oleh pemerintah. Hari ini, anak muda menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari tekanan ekonomi, disrupsi sosial, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga ketimpangan pembangunan antardaerah,” tegas Muzakki dalam pernyataannya memperingati Hari Sumpah Pemuda 2026.

Muzakki menilai bahwa generasi muda Indonesia saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan. Di satu sisi, mereka dituntut menjadi generasi produktif, inovatif, dan kompetitif dalam menghadapi transformasi digital. Namun, di sisi lain, masih banyak anak muda yang harus berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, mahalnya biaya pendidikan, serta ketimpangan akses terhadap pembangunan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar bonus demografi Indonesia tidak justru berubah menjadi beban sosial dan ekonomi di masa mendatang.

“Jangan sampai generasi muda hanya dibutuhkan suaranya ketika momentum politik dan pemilu, tetapi keresahan serta tuntutannya diabaikan ketika kebijakan publik dirumuskan. Pemuda harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek program pemerintah,” ujarnya.

Soroti Tekanan Ekonomi dan Ketimpangan Daerah

Lebih lanjut, Muzakki menyoroti tekanan ekonomi yang semakin dirasakan generasi muda, khususnya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, membangun kemandirian ekonomi, dan mendapatkan kesempatan meningkatkan taraf hidup.

Ia berpandangan bahwa pemerintah perlu menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, membuka kesempatan kerja berkualitas, serta memperluas akses pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi anak muda. Selain persoalan ekonomi, Muzakki juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang dinilai masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial.

Menurutnya, kesempatan generasi muda untuk berkembang tidak boleh ditentukan oleh tempat mereka dilahirkan atau wilayah tempat tinggalnya.

“Anak muda di daerah terpencil, wilayah kepulauan, dan kawasan tertinggal memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, akses teknologi, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur yang memadai. Jangan sampai kemajuan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara pemuda di daerah terus tertinggal,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi muda di daerah rawan bencana. Menurutnya, bencana alam bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat mengganggu pendidikan, aktivitas ekonomi, serta masa depan anak muda yang terdampak.

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan bencana harus dibarengi dengan upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang memperhatikan kebutuhan generasi muda.

Pemuda Jangan Hanya Dijadikan Simbol Perubahan

Muzakki mengingatkan bahwa sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan bukti nyata bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan, menurutnya, harus terus dihidupkan melalui keberanian menyampaikan kritik, memperjuangkan keadilan, serta mengawal kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa kritik generasi muda terhadap pemerintah tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik anak muda. Justru suara kritis pemuda merupakan energi demokrasi yang harus dirawat. Negara yang kuat adalah negara yang mau mendengarkan rakyatnya, termasuk keresahan dan aspirasi generasi muda,” tegasnya.

Dalam pandangannya, generasi muda juga perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik, baik melalui organisasi kepemudaan, gerakan mahasiswa, komunitas sosial, maupun forum-forum dialog bersama pemerintah.

DPP MAHASANTRI Dorong Partisipasi Pemuda dalam Kebijakan Publik

Sebagai organisasi yang mewadahi mahasiswa berlatar belakang pesantren, DPP MAHASANTRI memandang bahwa generasi muda, khususnya kalangan santri dan mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut menjawab berbagai persoalan kebangsaan.

Muzakki menilai, mahasantri harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, semangat nasionalisme, dan pemikiran kritis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia juga mendorong generasi muda agar tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik dan pemerintahan, tetapi berani mengambil peran strategis dalam proses pembangunan nasional.

“Sudah saatnya pemuda, mahasiswa, dan mahasantri diberikan ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kita tidak boleh hanya menjadi generasi yang mewarisi persoalan bangsa, tetapi harus menjadi generasi yang ikut menentukan solusinya,” ungkap Muzakki.

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menjadikan aspirasi generasi muda sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan, kesempatan, dan kualitas hidup generasi muda di seluruh wilayah Indonesia.

“Sumpah Pemuda bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan panggilan moral agar negara benar-benar hadir bagi masa depan generasi muda. Kami ingin suara pemuda didengar, keresahannya dijawab, dan masa depannya diperjuangkan melalui kebijakan yang konkret dan berkeadilan,” pungkas Muzakki.

Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 diharapkan menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberanian negara untuk mendengarkan aspirasi generasi mudanya.

Sebab, pemuda bukan hanya pemilik masa depan bangsa, tetapi juga memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan Indonesia hari ini.

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

DPP MAHASANTRI Kecam Character Assassination terhadap Dasco: Jangan Jadikan Politik sebagai Ruang Fitnah dan Adu Domba

19 November 2026 - 19:44 WIB

Pengurus Pusat MAHASANTRI Usulkan Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden: Loyal dan Berintegritas

18 November 2026 - 22:19 WIB

Momentum Hari Pahlawan Nasional, DPP MAHASANTRI Serukan Persatuan Bangsa: Kepentingan Rakyat di Atas Segalanya

10 November 2026 - 23:11 WIB

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Minta Waktu Buktikan Dokumen Lewat PTUN

10 November 2026 - 16:26 WIB

DPP MAHASANTRI Akan Gelar Aksi Demonstrasi di KPK dan Istana Wapres, Desak Usut Dugaan Kasus Al Muktabar

4 November 2026 - 15:23 WIB

DPP MAHASANTRI Apresiasi Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo: Polri Harus Bersama Masyarakat

3 November 2026 - 09:39 WIB

Trending di Nasional