Jakarta, suarakyat.id—Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Istana Wakil Presiden.
Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai dugaan persoalan hukum yang berkaitan dengan Al Muktabar saat menjabat sebagai Pj. Gubernur Banten periode 2022–2024, termasuk dugaan penyelewengan Biaya Penunjang Operasional (BPO) dan dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait alih fungsi kawasan hutan lindung.
Sekretaris Jenderal DPP MAHASANTRI, Muzakki, menyampaikan bahwa pihaknya menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti secara transparan oleh aparat penegak hukum.
ADAPUN TUNTUTAN DPP MAHASANTRI SEBAGAI BERIKUT:
1. Mendesak KPK RI mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran BPO Pj. Gubernur Banten periode 2022–2024 yang diberitakan mencapai Rp39 miliar.
2. Mendesak KPK memeriksa Al Muktabar terkait laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam usulan alih fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Tangerang.
3. Mendesak KPK menelusuri seluruh aliran penggunaan anggaran dan memeriksa pihak-pihak terkait apabila ditemukan bukti keterlibatan.
4. Mendesak Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera mencopot Al Muktabar dari jabatannya sebagai Plt. Sekretaris Wakil Presiden RI.
5. Mendesak Wakil Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan rekam jejak Al Muktabar terkait berbagai dugaan persoalan hukum ketika menjabat sebagai Pj. Gubernur Banten.
6. Meminta Istana Wakil Presiden memastikan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas diterapkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
7. Mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat negara.
Muzakki menegaskan, rencana aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa-santri dalam mengawal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.
“Kami ingin memastikan tidak ada pejabat negara yang kebal hukum. Jabatan bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan. Kami mendesak KPK serius mengusut dugaan persoalan ini dan meminta Wakil Presiden segera mengevaluasi serta mencopot Al Muktabar dari jabatannya sebagai Plt. Sekretaris Wakil Presiden RI,” tegas Muzakki.
Ia menambahkan, DPP MAHASANTRI akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan transparansi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Ini merupakan tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa dan santri. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan dan kedekatan dengan kekuasaan,” tutupnya.






