Bojonegoro, http://suarakyat.id — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purn. Prof. Dr. Dudung Abdurachman melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Sukoharjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (7/7).
Kunjungan ini merupakan bagian dari Program KSP Mendekat sekaligus rangkaian peninjauan ke lokasi sumur minyak Kedung Keris Wellpad yang dioperasikan ExxonMobil Cepu Limited bersama SKK Migas dan kementerian terkait.
Hadir dalam kunjungan tersebut Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Dandim Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Popy Rufaidah, Ph.D, beserta jajaran Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan.
Melalui Program KSP Mendekat, Kepala Staf Kepresidenan memastikan setiap agenda kerja tidak hanya fokus pada proyek strategis nasional, tetapi juga untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku ekonomi daerah. Salah satunya dengan meninjau KDKMP yang menjadi ujung tombak penguatan ekonomi desa.
Dalam dialog bersama dua pengelola koperasi, Alviani dan Deni Irawan, Kepala Staf Kepresidenan mendengarkan langsung perkembangan operasional serta tantangan yang dihadapi di lapangan.
Alviani menyampaikan bahwa koperasi telah mulai melayani kebutuhan masyarakat. Namun masih ada kendala terkait pasokan barang, distribusi dari prinsipal yang belum optimal, serta belum adanya jaringan rantai pasok yang sekuat ritel modern.
“Kondisi ini berdampak pada ketersediaan beberapa komoditas dan daya saing harga,” ungkap Alviani.
Sementara itu Deni Irawan menambahkan beberapa persoalan operasional lain, seperti mekanisme pembayaran kebutuhan rutin seperti listrik, keterbatasan komoditas penting seperti LPG dan pupuk, serta perlunya percepatan penyelesaian aspek penggajian dan penguatan kelembagaan agar operasional koperasi dapat berjalan lebih optimal.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purn. Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih harus mampu menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa.
“Untuk itu, ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta harga yang kompetitif harus menjadi perhatian utama agar masyarakat memperoleh manfaat nyata dari keberadaan koperasi,” tegas Dudung Abdurachman.
Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan bahwa seluruh masukan dari lapangan akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional.
Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Program KSP Mendekat, yaitu memastikan setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada kondisi riil di lapangan sehingga implementasinya lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
