Jakarta, suarakyat.id– Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) menyampaikan ucapan Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang diperingati setiap 20 Mei. Dalam pernyataannya, DPP Mahasantri mengapresiasi kinerja pemerintah sekaligus memberikan catatan evaluasi terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih perlu pembenahan.
Ketua Umum DPP Mahasantri, Moh. Khairi, mengatakan, semangat Kebangkitan Nasional harus menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa belum selesai. Ia menilai pemerintah telah menunjukkan upaya nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat program pendidikan, dan menjalankan agenda pembangunan nasional. Rabu, (20/5/2026)
“Kami melihat ada komitmen yang nyata dari pemerintah untuk melanjutkan semangat kebangkitan bangsa. Program-program strategis yang menyentuh langsung masyarakat perlu terus didukung dan dikawal bersama.” Ungkap Khairi.
Namun di sisi lain, DPP Mahasantri juga memberikan sejumlah catatan evaluasi agar semangat kebangkitan nasional tidak berhenti pada seremoni. Beberapa poin yang disoroti meliputi penguatan akses pendidikan tinggi bagi santri, percepatan pemerataan ekonomi pesantren, serta keterlibatan pemuda dalam proses kebijakan publik.
Menurut Khairi, evaluasi konstruktif diperlukan agar program-program pemerintah tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Momentum 20 Mei ini harus menjadi refleksi bersama. Kebangkitan bangsa lahir dari keberanian berpikir kritis dan bertindak nyata. Karena itu, ruang kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan pemuda pesantren harus terus diperluas,” tambahnya.
DPP Mahasantri mengajak seluruh kader mahasantri di Indonesia untuk menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus berkontribusi melalui ilmu, karya, dan aksi nyata. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan publik dengan semangat kritis, konstruktif, dan solutif.
Adapun poin-poin yang menjadi catatan evaluasi dari DPP Mahasantri untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai berikut:
1. Akses Pendidikan Santri: Beasiswa dan penyetaraan ijazah pesantren belum merata, terutama di daerah.
2. Pengakuan ijazah pesantren: Implementasi UU Pesantren belum optimal, terutama terkait penyetaraan dan link and match dengan dunia kerja
3. Ekonomi Pesantren: Program kemandirian ekonomi dan akses pembiayaan usaha pesantren masih lambat.
4. Program MBG & BGN: Pengawasan distribusi dan kualitas gizi perlu diperketat agar bebas dari manipulasi.
5. Transparansi & Tata Kelola: Pengelolaan anggaran bantuan dan program afirmasi rawan penyalahgunaan, perlu pengawasan ketat.
6. Perlindungan kebebasan berekspresi:
Kritik konstruktif dari mahasiswa dan pemuda kadang masih direspons represif.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 mengusung semangat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus meneguhkan kembali cita-cita kemerdekaan yang diwariskan para pendahulu.
