Jakarta, suarakyat.id—Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jakarta Utara menyoroti pernyataan bernada provokatif di ruang publik yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas komunikasi di masyarakat.
Ketua GP Ansor Jakarta Utara, Muh Sufyan Hadi, menilai fenomena ini berpotensi merusak kualitas demokrasi sekaligus memberi contoh buruk bagi masyarakat.
Menurut Sufyan, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokratis. Namun, ia menekankan bahwa penyampaian kritik semestinya tetap mengedepankan etika, kesantunan, serta menjaga persatuan nasional.
“Kebebasan berpendapat harus dihormati, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan kehormatan seseorang,” kata Sufyan dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026).
Ia menyinggung bahwa kritik yang diarahkan kepada figur publik, termasuk Dudung Abdurachman, seharusnya disampaikan secara proporsional dan konstruktif.
Sufyan menilai, posisi tokoh agama semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat. Karena itu, penggunaan bahasa kasar atau merendahkan dinilai bertentangan dengan peran tersebut.
“Tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk menyejukkan, bukan memperkeruh suasana. Pernyataan yang tidak layak justru berisiko ditiru oleh generasi muda,” ujarnya.
Sufyan menilai ruang publik saat ini membutuhkan narasi yang menenangkan dan mempersatukan, di tengah meningkatnya polarisasi akibat perbedaan pandangan politik. Ia mengingatkan agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merusak persaudaraan kebangsaan.
Sufyan mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama dan pemuda untuk menjaga etika komunikasi dan memperkuat ukhuwah kebangsaan.
“Kritik boleh keras, tetapi adab dan persatuan harus tetap dijaga,” katanya.
Sebelumnya, Mantan Pimpinan FPI, Rizieq Shihab menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto soal warga negara Indonesia (WNI) yang menyebut Indonesia Gelap untuk kabur ke Yaman saja pada kanal YouTube Islamic Brotherhood Television.
Rizieq menuding bahwa ucapan Presiden telah dipengaruhi oleh seseorang yang dia sebut sebagai “Jenderal Baliho”. Julukan ini diduga diarahkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman karena pernah menertibkan atribut FPI.
Dudung menjelaskan, polemik penurunan baliho beberapa tahun lalu dilakukan dalam konteks penegakan aturan setelah organisasi Front Pembela Islam (FPI) dibekukan pemerintah.
Dudung menegaskan hingga saat ini, secara pribadi tidak lagi memiliki persoalan dengan Habib Rizieq Shihab.
“Karena itu, sekarang ramai seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya, itu bukan, bukan dari saya,” ujar Dudung saat di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (5/5/2026).
Dudung menuturkan seorang ulama seharusnya menghadirkan kesejukan, menjaga tutur kata, serta tidak memprovokasi masyarakat.
“Marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, tidak saling memfitnah, tidak saling mencurigai,” katanya.
