Suarakyat, Jakarta – Momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November menjadi refleksi penting bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan semangat perjuangan, keberanian, dan keberpihakan terhadap kebenaran. Di tengah peringatan tersebut, Sekretaris Nasional BEM/DEMA PTAI Se-Indonesia, Ilham, turut menyoroti perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah personel kepolisian.
Dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026), Ilham menyampaikan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Terlebih, berdasarkan perkembangan penanganan perkara, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.
Menurut Ilham, momentum Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial dan mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan keadilan dan kebenaran harus terus dilanjutkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Para pahlawan dahulu berjuang melawan penjajahan demi kemerdekaan dan martabat bangsa. Hari ini, semangat kepahlawanan harus kita maknai sebagai keberanian melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jangan sampai semangat perjuangan para pahlawan hanya menjadi slogan, sementara prinsip keadilan justru dipertaruhkan,” tegas Ilham.
Ia menilai, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, maka hal tersebut merupakan persoalan serius terhadap perlindungan hak privasi, kebebasan warga negara, serta prinsip negara hukum.
Ilham juga menegaskan bahwa tidak boleh ada individu maupun kelompok yang merasa memiliki kekebalan hukum, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis dalam institusi negara.
“Jabatan dan kekuasaan bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan, pengaruh, maupun kekuatan politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ilham mendesak agar pengusutan perkara ini dilakukan secara menyeluruh, tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat penegak hukum harus mengungkap secara terang siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa saja yang menjadi sasaran, serta apakah terdapat pihak lain yang turut terlibat.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara independen dan profesional agar tidak menimbulkan persepsi publik mengenai adanya konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum.
Dalam momentum Hari Pahlawan 10 November 2026, Ilham dan kawan-kawan BEM/DEMA PTAI menyampaikan sejumlah desakan:
1. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri dan sejumlah personel kepolisian.
2. Mendesak pengungkapan seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak yang memberikan perintah dan memfasilitasi tindakan tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.
3. Meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, independen, profesional, dan akuntabel.
4. Menjamin perlindungan hak privasi serta kebebasan setiap warga negara dari tindakan penyadapan yang tidak memiliki dasar hukum.
5. Menolak segala bentuk intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.
6. Mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penggunaan perangkat penyadapan di lingkungan institusi penegak hukum.
Menutup keterangannya, Ilham menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap institusi negara berjalan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Hari Pahlawan bukan sekadar tentang mengenang mereka yang telah gugur, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan mereka hari ini. Mahasiswa tidak boleh diam ketika prinsip keadilan dipertaruhkan. Kami akan terus berdiri bersama nilai-nilai kebenaran, demokrasi, dan supremasi hukum. Karena negara ini dibangun bukan untuk melindungi kekuasaan segelintir orang, melainkan untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ilham.






