Jakarta, suarakyat.id— Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pusat PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Balai Kota DKI Jakarta untuk menyoroti persoalan pengelolaan proyek Jakarta International Stadium (JIS).
Aksi tersebut menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp65,63 miliar dalam pembangunan JIS. Temuan ini mencakup kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, serta pembebanan biaya yang tidak sesuai ketentuan.
Sekretaris Jenderal DPP MAHASANTRI, Muzakki, mengatakan bahwa persoalan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dan tidak boleh berhenti sebatas menjadi catatan pemeriksaan.
“Di balik megahnya JIS, ada persoalan tata kelola keuangan yang harus dijelaskan kepada publik. Kami mendesak Jakpro transparan mengenai tindak lanjut temuan BPK, termasuk proses pengembalian potensi kelebihan pembayaran Rp65,63 miliar tersebut,” tegas Muzakki.
Menurutnya, JIS merupakan fasilitas publik yang pengelolaannya harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. DPP MAHASANTRI juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap manajemen Jakpro.
Melalui aksi tersebut, DPP MAHASANTRI menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Jakpro menuntaskan rekomendasi BPK, membuka perkembangan pengembalian potensi kelebihan pembayaran, serta meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
“Kami tidak sedang mencari sensasi ataupun menyudutkan pihak tertentu. Ini merupakan tanggung jawab moral mahasiswa-santri dalam mengawal uang dan aset publik. Jangan sampai kemegahan pembangunan tidak sejalan dengan transparansi dan pertanggungjawaban,” tutupnya.
DPP MAHASANTRI menegaskan aksi demonstrasi akan dilaksanakan secara damai dan konstitusional sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah.






