Jakarta-suarakyat.id—Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terhadap dunia pendidikan kembali mendapat sorotan. Sejumlah mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang sedang menempuh pendidikan di Sampoerna University Jakarta, hingga kini masih menanti kepastian terkait keberlanjutan pembiayaan beasiswa yang menjadi tanggungan Pemprov Sultra.
Dari total 13 mahasiswa penerima beasiswa, enam mahasiswa di antaranya masih menghadapi ketidakpastian pembiayaan dari Pemprov Sultra. Sementara tujuh mahasiswa lainnya memperoleh pembiayaan melalui Putera Sampoerna Foundation (PSF).
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena menyangkut keberlangsungan pendidikan mahasiswa Sultra yang telah mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta.
Ketidakpastian pembiayaan tersebut juga dinilai dapat menimbulkan beban psikologis dan kekhawatiran bagi mahasiswa maupun keluarga mereka. Pasalnya, keberlanjutan pendidikan membutuhkan kepastian biaya, terutama bagi mahasiswa yang secara finansial bergantung pada program beasiswa pemerintah daerah.
Atas kondisi tersebut, sejumlah mahasiswa dan pemerhati pendidikan menilai *Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka* perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan beasiswa tersebut.
Bahkan, sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan dan komitmen pemerintah daerah di bidang pendidikan, Andi Sumangerukka dinobatkan secara simbolik sebagai “Musuh Pendidikan.”
Predikat tersebut bukan dimaksudkan sebagai penetapan hukum, melainkan sebagai bentuk kritik keras dan ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kepastian dan keberpihakan yang cukup terhadap persoalan pendidikan mahasiswa Sultra.
“Bagaimana mungkin mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa kemudian harus menunggu kepastian pembiayaan.? Mereka bukan meminta sesuatu yang mewah. Mereka hanya membutuhkan kepastian agar dapat melanjutkan pendidikan dengan tenang,” ujar Midul Makati, SH., MH. seorang pemerhati pendidikan.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan Sulawesi Tenggara. Karena itu, persoalan beasiswa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Enam mahasiswa ini adalah anak-anak Sultra Berprestasi yang sedang berjuang membawa nama daerah di tingkat nasional. Pemerintah seharusnya hadir memberikan kepastian, bukan justru membiarkan mereka berada dalam ketidakpastian,” tegas Midul Makati, SH., MH.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, diminta memastikan tidak ada mahasiswa penerima beasiswa yang harus menghentikan atau terganggu proses pendidikannya hanya karena persoalan administrasi maupun ketidakjelasan Anggaran.
Menurut Midul Makati. “Pendidikan adalah hak dan investasi masa depan daerah. Jangan sampai anak-anak Sultra yang sudah mendapatkan kesempatan belajar di Jakarta justru kehilangan kesempatan karena pemerintah tidak mampu memberikan kepastian pembiayaan,”
Persoalan enam mahasiswa Sampoerna University tersebut menjadi salah satu contoh yang dinilai menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Karena itu, kritik dengan label “Musuh Pendidikan” diharapkan tidak dipandang semata-mata sebagai serangan politik, tetapi sebagai alarm bagi Gubernur Andi Sumangerukka dan Pemprov Sultra untuk segera membenahi kebijakan pendidikan dan memastikan seluruh program beasiswa berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Masyarakat Sulawesi Tenggara pada akhirnya menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji, agar tidak ada lagi mahasiswa Sultra yang harus mempertanyakan masa depan pendidikannya hanya karena ketidakpastian pembiayaan dari Pemprov Sultra. tutup Midul Makati.
