Menu

Mode Gelap

Nasional · 5 Jun 2026 11:59 WIB ·

Dewan Penasihat DPP Mahasantri Kecam Kasus Pelecehan di Pesantren, Desak Pemerintah Perketat Izin & Pengawasan


 Dewan Penasihat DPP Mahasantri Kecam Kasus Pelecehan di Pesantren, Desak Pemerintah Perketat Izin & Pengawasan Perbesar

Jakarta, suarakyat.id– Ketua Dewan Penasihat DPP Persatuan Mahasantri Indonesia KH. Fathus Surur, S.Kom., M.M. mengecam keras maraknya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum kiai dan pemuka agama terhadap santri di sejumlah pesantren akhir-akhir ini.

Peristiwa itu dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung adab, akhlak, serta perlindungan terhadap peserta didik.

“Terjadinya beberapa kasus akhir-akhir ini yang melibatkan oknum tokoh agama diduga melakukan pelecehan di lingkungan pesantren jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun nilai-nilai kepesantrenan. Ini akan mencoreng citra dan nama baik pesantren di seluruh Indonesia atas ulah oknum tersebut,” kata Fathus, Jumat, (5/6/2026.)

Fathus menegaskan pelaku adalah oknum, bukan representasi pesantren. Namun dampaknya dirasakan seluruh dunia pesantren karena kepercayaan masyarakat bisa menurun.

Karena itu kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kemen PPPA untuk memperketat pengawasan serta pemberian izin operasional bagi yayasan dan lembaga pendidikan.

“Kami sangat mengutuk keras aksi bejat oknum tersebut dan mendorong pemangku kebijakan memperketat pengawasan dan seleksi izin operasional lembaga pendidikan. Pesantren harus jadi rumah aman, bukan tempat yang menakutkan bagi santri,” tegasnya.

Ia juga mendorong pesantren membentuk sistem pengaduan internal, edukasi perlindungan anak, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum agar kasus serupa tidak terulang.

Artikel ini telah dibaca 40 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

DPP Mahasantri Akui MBG Buka Lapangan Kerja, Tapi jangan Bikin UMKM Di Lingkungan Sekolah Tak Berdaya

4 Juni 2026 - 00:20 WIB

Ketum Pusat Mahasantri: MBG Jangan Bunuh UMKM Sekitar Sekolah. BGN Diminta Rombak Skema Distribusi

3 Juni 2026 - 19:41 WIB

Kabid. Hukum dan HAM PP GPI Apresiasi Langkah Presiden Melakukan Evaluasi Pimpinan BGN

3 Juni 2026 - 19:25 WIB

Ketum Pusat Mahasantri Apresiasi Langkah Presiden Evaluasi BGN, Soroti Dampak MBG ke UMKM Sekolah

3 Juni 2026 - 19:11 WIB

Jenderal Dudung Ungkap Dugaan Jual Beli “Dapur MBG” Jadi Pemicu Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana

3 Juni 2026 - 18:26 WIB

Desak Pencabutan IUP PT. WIN, FAMHI Ungkap Dugaan Kerusakan Lingkungan dan Risiko Keselamatan Masyarakat

31 Mei 2026 - 19:40 WIB

Trending di Nasional