Surabaya, suarakyat.id—Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Mahasantri Indonesia (DPW Mahasantri) Jawa Timur, Anis Anwari, mendesak Presiden dan pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mengganti Kepala BGN, menyusul berbagai polemik yang terus bermunculan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sabtu, (9/5/2026)
Menurut Anis Anwari, berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini menunjukkan lemahnya tata kelola, pengawasan, serta transparansi penggunaan anggaran di tubuh BGN. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional yang seharusnya menjadi harapan masyarakat.
“Program MBG sejatinya merupakan program mulia untuk masa depan generasi bangsa. Namun dalam pelaksanaannya justru banyak menuai polemik, mulai dari dugaan anggaran pengadaan yang tidak masuk akal, lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan, hingga banyaknya kasus di lapangan yang menandakan buruknya tata kelola,” tegas Anis Anwari Ketua DPW Mahasantri Jatim
Ia menyoroti sejumlah polemik pengadaan barang di lingkungan BGN yang ramai menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait viralnya pengadaan kaos kaki dengan nilai mencapai Rp 6,9 miliar, sementara anggaran pengawasan keamanan pangan MBG di BPOM sempat disebut hanya sekitar Rp2,9 miliar dalam rapat DPR. Hal tersebut memicu kritik luas dari publik karena dianggap tidak proporsional terhadap kebutuhan utama program.
Selain itu, publik juga menyoroti pengadaan tablet operasional BGN yang nilainya mencapai sekitar Rp 508,4 miliar. Dalam sejumlah laporan media, harga tablet yang tercantum di e-katalog disebut jauh lebih tinggi dibanding harga pasar sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Tak hanya persoalan anggaran, Anis Anwari juga menilai pengawasan program MBG di lapangan sangat lemah. Di Jawa Timur sendiri, berbagai persoalan terkait kualitas makanan hingga dugaan keracunan massal terus terjadi dan menjadi sorotan publik.
Data dari LBH Surabaya mencatat sedikitnya 131 siswa di Jawa Timur mengalami keracunan massal program MBG sepanjang September hingga Oktober 2025. Kasus tersebut tersebar di sejumlah daerah seperti Ngawi, Pamekasan, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Batu, Mojokerto, dan Nganjuk.
Menurut Anis Anwari, berbagai kejadian tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap mitra penyedia makanan dan distribusi MBG di daerah. Ia menilai BGN gagal memastikan standar keamanan pangan berjalan optimal di lapangan.
“Kalau pengawasan berjalan baik dan pimpinan tegas terhadap pelanggaran di bawah, maka kasus-kasus seperti keracunan massal dan makanan tidak layak konsumsi tidak akan terus berulang. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam sistem pengendalian dan pengawasan internal BGN,” ujar Anis Anwari ex Presiden Mahasiswa UTM ini.
Ia juga menyinggung kritik dari berbagai lembaga dan pengamat kebijakan publik yang menilai program MBG masih memiliki banyak kelemahan mendasar, mulai dari tata kelola anggaran, pengawasan distribusi, hingga keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Anis Anwari menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kritik yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, pergantian kepemimpinan di tubuh BGN menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola program MBG agar lebih transparan, profesional, serta benar-benar berpihak pada keselamatan dan kebutuhan masyarakat.
“Negara tidak boleh mempertaruhkan masa depan anak-anak dengan tata kelola yang amburadul. Kami mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan pergantian pimpinan BGN demi menyelamatkan program MBG dari berbagai persoalan yang terus berulang,” pungkas Anis Anwari.
