Menu

Mode Gelap

Nasional · 26 Apr 2026 23:11 WIB ·

Kepala Kejagung Sebut KSOP Terima Uang Bulanan pada Kasus Korupsi Tambang PT. AKT


 Kepala Kejagung Sebut KSOP Terima Uang Bulanan pada Kasus Korupsi Tambang PT. AKT Perbesar

Jakarta– Direktur Jampidsus Kejaksaan Agung RI Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan mengungkap peran Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam kasus dugaan korupsi tambang yang menyeret PT. AKT. Tersangka disebut rutin menerima uang bulanan secara tidak sah dari perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka ST.

“Tersangka tersebut juga menerima uang bulanan secara tidak sah dari perusahaan yang terafiliasi dari tersangka ST (Samin Tan) yang merupakan BO (beneficial owner) dari PT AKT,” kata Syarief, Sabtu [26/4/2026].

Syarief menjelaskan, uang tersebut diterima dalam kurun waktu beberapa tahun dengan nominal yang bervariasi.
“Untuk yang masalah jumlah uangnya sedang kami rekap, tapi bervariasi. Itu dari sejak tahun 2022 sampai dengan 2025. Bervariasi ya,” ujarnya.

Akibat penerimaan uang tersebut, Kepala KSOP diduga tidak menjalankan tugas pengawasan sesuai ketentuan.
“Sehingga tersangka tersebut tidak melakukan pemeriksaan laporan hasil verifikasi dari Kementerian ESDM sebagai syarat terbitnya surat perintah berlayar,” tegas Syarief.

Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Kejagung menyatakan akan mendalami aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara korupsi sektor pertambangan.

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Revisi UU Polri Disahkan DPR, Usia Pensiun & Jabatan Sipil Masuk Aturan Baru

9 Juni 2026 - 12:07 WIB

Pensiun dari Kapolri, Listyo Sigit Berkelakar Ingin “Gantian Demo” Jadi Aktivis Buruh

8 Juni 2026 - 20:51 WIB

Jadi Justice Collaborator, Sony Sonjaya Siap Bongkar “Nama Besar” di Balik Kasus Korupsi MBG

8 Juni 2026 - 17:11 WIB

Susana Kandaimu: Program Beasiswa S1–S3 Perkuat Kapasitas dan Daya Saing Kader PMKRI

7 Juni 2026 - 20:11 WIB

Dewan Penasihat DPP Mahasantri Kecam Kasus Pelecehan di Pesantren, Desak Pemerintah Perketat Izin & Pengawasan

5 Juni 2026 - 11:59 WIB

DPP Mahasantri Akui MBG Buka Lapangan Kerja, Tapi jangan Bikin UMKM Di Lingkungan Sekolah Tak Berdaya

4 Juni 2026 - 00:20 WIB

Trending di Nasional