Jakarta, suarakyat.id—Usai melantik DPW MAHASANTRI Provinsi Jakarta, Ketua Umum DPP MAHASANTRI menegaskan bahwa kader Mahasantri harus menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah.
Moh. Khairi, Ketum DPP Mahasantri menyampaikan bahwa kader Mahasantri tidak boleh bersikap apatis dan hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Mahasantri harus mengambil peran aktif sebagai pengawal kebijakan.
“Kader Mahasantri harus menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah. Kalau pemerintah benar, kita dukung. Kalau keliru, wajib kita luruskan bisa melalui aksi demonstrasi.” Tegas Ketum DPP Mahasantri di Hotel Adia UIN Jakarta. Senin, 26 Oktober 2026.
Ia juga menekankan bahwa sikap kritis ala santri harus tetap menjunjung tinggi etika dan kesantunan. Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki.
“Kritis itu bukan berarti memaki, strategis itu bukan berarti menjilat. Kita kritis dengan data, kita strategis dengan solusi. Itulah cara kita sebagai santri dalam mengawal bangsa,” ujar Khairi.
Lebih lanjut, Ketum DPP Mahasantri mengingatkan bahwa Jakarta adalah pusat kebijakan nasional, sehingga DPW Mahasantri Jakarta harus menjadi contoh bagi wilayah lain.
“Saya minta DPW Mahasantri Jakarta menjadi contoh. Jadilah mitra yang dicari pemerintah, bukan mitra yang hanya dimanfaatkan saat butuh suara. Tunjukkan bahwa santri itu punya gagasan, punya karya, dan punya keberanian,” pungkas Khairi.
Pelantikan pengurus DPW MAHASANTRI Jakarta digelar dalam momentum Hari Santri Nasional 2026 yang dikonsep dengan kegiatan Dialog Kebangsaan dan Doa Bersama untuk Indonesia dengan tema “Menguatkan Peran Mahasiswa-Santri dalam Merawat Persatuan Bangsa dan Kerukunan Umat Menuju Indonesia Emas 2045.”






