Menu ✖

Mode Gelap

Nasional · 28 Okt 2026 20:02 WIB ·

Momentum Sumpah Pemuda, Ketum DPP Mahasantri Moh. Khairi Menakar Dua Tahun Prabowo–Gibran: Antara Janji Kampanye dan


 Foto: Ketum DPP MAHASANTRI saat Pembacaan Teks Ikrar Pelantikan Pengurus DPW MAHASANTRI Provinsi Jakarta Perbesar

Foto: Ketum DPP MAHASANTRI saat Pembacaan Teks Ikrar Pelantikan Pengurus DPW MAHASANTRI Provinsi Jakarta

Jakarta, suarakyat.id– Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, 28 Oktober 2026, menjadi refleksi penting bagi generasi muda untuk mengevaluasi arah perjalanan bangsa, termasuk menakar dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI), Moh. Khairi Pratama, menilai bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan momentum strategis untuk mengukur sejauh mana janji-janji politik yang disampaikan pada masa kampanye telah diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Khairi, evaluasi terhadap pemerintahan tidak boleh semata-mata didasarkan pada popularitas pemimpin, besarnya dukungan politik, atau keberhasilan membangun narasi di ruang publik. Lebih dari itu, keberhasilan pemerintahan harus diukur melalui kualitas kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, dan manfaat nyata yang dirasakan rakyat.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum evaluasi secara objektif dan konstruktif. Janji kampanye merupakan kontrak moral dan politik antara pemimpin dengan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui sejauh mana komitmen tersebut telah diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Khairi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dari Janji Politik Menuju Realitas Kebijakan

Khairi menyoroti sejumlah agenda strategis pemerintahan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi rakyat, pemberantasan korupsi, hingga pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ia menilai bahwa berbagai program prioritas pemerintah perlu diapresiasi sebagai bentuk komitmen pembangunan. Namun, apresiasi tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik, transparansi anggaran, serta evaluasi terhadap efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan.

“Program yang baik tidak cukup hanya diumumkan secara besar-besaran. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar terlaksana, tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata. Jangan sampai keberhasilan pembangunan hanya terlihat dalam laporan administratif, tetapi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” tegas Khairi.

Pendidikan, Lapangan Kerja, dan Kesejahteraan Pemuda Harus Jadi Prioritas

Dalam konteks Hari Sumpah Pemuda, Khairi mengingatkan bahwa generasi muda merupakan salah satu kelompok yang paling berkepentingan terhadap arah kebijakan pemerintahan.

Persoalan akses pendidikan yang berkualitas, biaya pendidikan tinggi, kesempatan kerja, peningkatan keterampilan digital, dan pemerataan ekonomi harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Generasi muda tidak cukup hanya diberikan motivasi untuk menjadi generasi emas. Mereka membutuhkan akses pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, dan ruang partisipasi yang luas dalam pembangunan nasional,” ungkapnya.

Khairi juga mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih besar terhadap pesantren, mahasiswa-santri, dan generasi muda dari daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, teknologi, serta kesempatan ekonomi.

Mahasantri Harus Berani Mengawal Kebijakan Pemerintah

Lebih lanjut, Khairi menegaskan bahwa mahasiswa-santri tidak boleh kehilangan peran kritisnya dalam mengawal perjalanan pemerintahan.

Menurutnya, mahasiswa-santri harus mampu memadukan nilai-nilai moral keagamaan, kecerdasan intelektual, dan kesadaran kebangsaan untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif dalam kehidupan demokrasi.

“Mahasantri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan demokrasi. Kita harus berani menyampaikan kritik ketika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi juga harus objektif memberikan apresiasi terhadap program pemerintah yang membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong kader-kader mahasantri agar memiliki kepercayaan diri (self-confidence) untuk terlibat dalam dunia politik, birokrasi, dan pemerintahan.

“Mahasantri harus percaya diri untuk masuk ke ruang-ruang strategis pengambilan kebijakan. Jangan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus mempersiapkan diri menjadi aktor yang menentukan arah pembangunan bangsa,” tambahnya.

Sumpah Pemuda dan Tanggung Jawab Mengawal Indonesia Emas 2045

Khairi menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 harus dimaknai sebagai panggilan sejarah bagi generasi muda untuk menjaga persatuan sekaligus mengawal kualitas demokrasi dan pembangunan nasional.

Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak dapat diwujudkan hanya melalui optimisme politik, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan, kepemimpinan yang berintegritas, pemerataan kesejahteraan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Ia mengajak pemerintahan Prabowo–Gibran untuk terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa, santri, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas kebijakan publik.

“Kami ingin pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil, karena keberhasilan pemerintah pada hakikatnya adalah keberhasilan rakyat Indonesia. Namun, dukungan tidak boleh menghilangkan daya kritis, dan kritik tidak boleh kehilangan semangat kebangsaan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Khairi menegaskan bahwa dua tahun pertama pemerintahan harus menjadi pijakan untuk melakukan pembenahan dan percepatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

“Rakyat tidak hanya membutuhkan janji politik, tetapi bukti nyata. Dua tahun adalah waktu yang cukup untuk membaca arah kebijakan, meskipun belum cukup untuk menuntaskan seluruh agenda pembangunan. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sisa masa kepemimpinan benar-benar digunakan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, dan mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

 

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Momentum Hari Pahlawan Nasional, DPP MAHASANTRI Serukan Persatuan Bangsa: Kepentingan Rakyat di Atas Segalanya

10 November 2026 - 23:11 WIB

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Minta Waktu Buktikan Dokumen Lewat PTUN

10 November 2026 - 16:26 WIB

DPP MAHASANTRI Akan Gelar Aksi Demonstrasi di KPK dan Istana Wapres, Desak Usut Dugaan Kasus Al Muktabar

4 November 2026 - 15:23 WIB

DPP MAHASANTRI Apresiasi Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo: Polri Harus Bersama Masyarakat

3 November 2026 - 09:39 WIB

Kapolri Bangun Kedekatan dengan Pesantren Dirusak Oknum Polisi Teror Santriwati, DPP MAHASANTRI: Copot Kapolda Jateng

2 November 2026 - 02:21 WIB

Sekjen DPP MAHASANTRI Muzakki Kecam Dugaan Intimidasi Santriwati, Ajak Santri dan Alumni Pesantren Gelar Aksi

2 November 2026 - 00:36 WIB

Trending di Nasional