Laju industrialisasi di Indonesia kini tengah dipacu dengan determinasi tinggi. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam, pembangunan kawasan industri terpadu, hingga percepatan investasi energi menjadi pilar utama narasi pertumbuhan ekonomi nasional. Di atas kertas, deru mesin pabrik dan grafik ekspor yang melonjak menjanjikan kesejahteraan. Namun, di balik angka-angka statistik pertumbuhan tersebut, tersimpan realitas sosial-ekologis yang mengkhawatirkan: alih fungsi lahan masif, krisis air bersih, pencemaran ruang hidup, hingga penggusuran komunitas lokal yang kerap terpinggirkan dari manfaat ekonomi.
Dalam situasi disrupsi ini, wacana pembangunan sering kali terjebak dalam dikotomi dangkal antara pragmatisme ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan diperlakukan seolah-olah sebagai kalkulasi teknokratis netral-bebas nilai, di mana kerusakan ekologis dianggap sebagai ‘biaya yang terelakkan’ (inevitable cost) demi kemajuan. Di sinilah letak krisis moral yang fundamental. Kita membutuhkan kompas etis yang sanggup meretas reduksionisme tersebut dan mengembalikan pembangunan pada hakekat kemanusiaan dan keadilan.
Secara historis dan filosofis, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI menawarkan kerangka reflektif yang sangat relevan. Inti dari gagasan NDP terletak pada ketauhidan yang tidak berhenti pada dimensi dogmatis-ritualistik semata, melainkan memancar menjadi ‘tauhid sosial’. Tauhid sosial mempertegas bahwa pengakuan atas Keesaan Tuhan membawa konsekuensi logis berupa tanggung jawab moral terhadap penegakan keadilan di bumi. Manusia ditempatkan sebagai khalifah yang diemban tugas mengelola alam tanpa destruksi, serta menolak segala bentuk komodifikasi ekstrim yang menindas makhluk hidup.
Ketika tauhid sosial dihadapan pada arus industrialisasi modern, paradigma ‘keadilan’ harus diperluas. Keadilan tidak lagi terbatas pada pembagian hasil ekonomi antar-manusia (distributive justice), tetapi melingkupi keadilan ekologis (ecological justice). Mengakui hak atas ruang hidup yang sehat, udara yang bersih, dan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang adalah bentuk pengejawantahan imaniah yang riil. Kerusakan alam akibat ketakhasan industri sejatinya merupakan manifestasi dari ketimpangan struktur sosial dan pengabaian atas dimensi ketauhidan itu sendiri.
Menagih tauhid sosial dalam kebijakan industri berarti menuntut reorientasi radikal atas tata kelola sumber daya alam. Industri tidak boleh lagi berjalan hanya dengan logika profit akumulatif tanpa akuntabilitas ekologis yang ketat. Keterlibatan masyarakat lokal, transparansi AMDAL, pemulihan lingkungan berbasis keadilan gender dan komunitas, serta perlindungan terhadap masyarakat adat harus diletakkan sebagai syarat mutlak pembangunan, bukan sekadar pelengkap administratif.
Bagi kaum terpelajar dan elemen gerakan sipil, tantangan hari ini adalah menerjemahkan nilai-nilai etis universal seperti NDP ke dalam bahasa kebijakan publik yang konkret. Tauhid sosial tidak boleh melapuk menjadi slogan romantisme sejarah dalam diskusi-diskusi ruang sempit. Ia harus menjelma menjadi instrumen kritis yang menguji setiap jengkal kebijakan industri nasional: apakah ia membebaskan dan memakmurkan, atau justru memiskinkan rakyat dan merusak ekosistem?
Indonesia yang berdaya saing dan berdaulat tidak akan pernah terwujud di atas tanah yang tandus dan air yang tercemar. Pada akhirnya, keberhasilan industrialisasi nasional tidak diukur dari seberapa banyak kawasan industri yang dibangun, melainkan dari seberapa murni kita mampu menjaga martabat manusia dan kelestarian alam Nusantara di tengah deru perubahan zaman.
Penulis: Yadi Darmawan
