Wacana transisi energi global kerap dikemas dalam narasi penyelamatan planet yang heroik. Dekarbonisasi, energi terbarukan, dan kendaraan listrik dipromosikan sebagai standar peradaban baru untuk meluputkan bumi dari krisis iklim. Namun, di balik jargon hijau yang digaungkan dari ruang-ruang Konferensi PBB (COP) di Eropa dan Amerika Utara, terbentang realitas struktural yang memperlihatkan wajah lama kolonialisme: Imperialisme Ekologis Baru.
Imperialisme ekologis baru merujuk pada bentuk eksploitasi terbarukan di mana negara-negara Global North mengalihkan beban lingkungan dan material dari komitmen “net-zero” mereka ke wilayah Global South. Jika pada abad ke-19 penjajahan didorong oleh perebutan bahan bakar fosil dan karet, hari ini dorongan itu berganti menjadi perburuan komoditas kritis transisi energi: nikel, litium, kobalt, dan tanah jarang (rare earth elements).
“Transisi energi sejati bukanlah transisi yang hanya membersihkan udara di belahan bumi utara, melainkan transisi yang menjamin keadilan sosial dan kedaulatan ekologis bagi seluruh belahan bumi.” |
Asimetri Ekstraksi dan Beban Lingkungan. Polarisasi antara Global North dan Global South kian tajam dalam pemetaan rantai pasok energi bersih. Negara-negara berkembang ditempatkan secara sistematis sebagai zona pengorbanan (sacrifice zones). Indonesia dengan cadangan nikel terbesar, Republik Demokratik Kongo dengan kobaltnya, serta Chile dan Bolivia dengan sabuk litiumnya, dipaksa menanggung dampak destruktif dari pertambangan masif.
Kerusakan ekosistem lokal, pencemaran laut, deforestasi, hingga marginalisasi masyarakat adat menjadi mahar yang harus dibayar demi memastikan mobil listrik menyusuri jalanan kota-kota maju tanpa emisi knalpot. Ironisnya, pemrosesan nilai tambah tertinggi dan keuntungan finansial terbesar tetap terkonsentrasi di utara global.
Proteksionisme Hijau dan Ketimpangan Struktural. Ketimpangan ini makin diperparah oleh kebijakan proteksionisme berkedok lingkungan. Instrumen seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa menjadi benteng tarif baru bagi ekspor dari negara berkembang. Di satu sisi, negara Global South dituntut melakukan dekarbonisasi industri dengan cepat; di sisi lain, akses terhadap teknologi bersih dan pendanaan iklim yang adil (Just Energy Transition Partnership) amat terbatas dan kerap berwujud utang baru.
Pola ini menciptakan jebakan ketergantungan baru. Global South diminta memasok bahan baku mentah atau setengah jadi, tetapi dihukum dengan pinalti karbon ketika mencoba membangun industri manufaktur mandiri.
Menuju Keadilan Ekologis Global. Transisi energi tidak boleh sekadar menjadi redistribusi geografis dari polusi karbon menjadi kerusakan ekstraktif. Jika transisi global ini terus beroperasi di atas logika kapitalisme ekstraktif yang mengabaikan kedaulatan Global South, maka “revolusi hijau” hanyalah restorasi tata kelola kolonial dengan warna baru.
Guna menghindar dari perangkap imperialisme ekologis ini, Global South harus memperkuat konsolidasi geopolitik komoditas—seperti kebijakan hilirisasi dan pembentukan kartel mineral kritis—guna merebut posisi tawar dalam rantai nilai global. Transisi energi sejati bukanlah transisi yang hanya membersihkan udara di belahan bumi utara, melainkan transisi yang menjamin keadilan sosial dan kedaulatan ekologis bagi seluruh belahan bumi.
