Jakarta—suarakyat.id-Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menuai apresiasi. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai langkah itu murni karena kapasitas, bukan politik balas budi.
“Pesan politik dari pengangkatan Jumhur, tidak ada istilah dendam politik di dalam kamus politik Presiden Prabowo,” ujar Bawono, Selasa [28/4].
Menurutnya, Prabowo mengutamakan kompetensi ketimbang latar belakang politik. “Demi menempatkan figur tepat dan kompeten sesuai bidang dan keahlian, maka semua diabaikan oleh Presiden Prabowo,” katanya.
Jumhur resmi dilantik Senin [27/4] di Istana Kepresidenan, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Pengangkatan ini jadi sorotan karena Jumhur sempat berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Saat itu ia menjabat Co-Captain Tim Pemenangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar.
Jumhur juga masih aktif sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang mendukung penuh pasangan Anies-Muhaimin. “Jadi, Jumhur bukanlah termasuk orang yang ‘berkeringat’ bagi pasangan Prabowo–Gibran di Pilpres 2024,” kata Bawono.
Namun, fakta itu tidak menutup langkah Prabowo. “Tapi fakta politik itu tidak lantas menutup keterbukaan hati serta pemikiran dari Presiden Prabowo untuk menunjuk Jumhur sebagai menteri di kabinet yang beliau pimpin,” tutup Bawono.
