Jakarta, suarakyat.id– Pengurus Pusat Mahasantri Indonesia mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad untuk dipertimbangkan mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pasca kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Mahasantri Indonesia Azwar Jenius menilai Dasco memiliki pengalaman, kapasitas komunikasi politik, serta rekam jejak dalam dinamika ketatanegaraan yang menjadi modal penting untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Azwar, Dasco merupakan figur yang memiliki loyalitas dan integritas dalam menjalankan tugas serta mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo. Selain itu, kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kelompok dan elemen masyarakat menjadi nilai penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“Menurut kami, Bang Dasco merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan. Beliau memiliki pengalaman politik dan kenegaraan, loyalitas, serta integritas. Bang Dasco juga memiliki kemampuan komunikasi lintas kelompok sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan,” ujar Azwar alumni Ponpes Darul Ulum Jombang ini.
Ia menambahkan, pengalaman Dasco di lembaga legislatif menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara legislatif dan eksekutif. Hubungan antarlembaga negara yang harmonis diperlukan agar program pemerintahan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan fungsi pengawasan dan prinsip demokrasi.
Azwar juga menilai pengalaman Dasco dalam membantu menjembatani berbagai persoalan politik dan kebangsaan selama dua periode pemerintahan yang dipimpin Prabowo menjadi salah satu pertimbangan penting.
“Yang paling penting, Indonesia membutuhkan sosok seperti Bang Dasco yang terbukti mampu merajut persatuan nasional. Kita tidak boleh terus terjebak dalam polarisasi politik. Wakil Presiden ke depan harus mampu menjadi jembatan komunikasi, merangkul seluruh elemen masyarakat, dan menjaga keutuhan bangsa,” tegas Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik ini.
Lebih lanjut, Khairi menyampaikan bahwa dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan politik kelompok tertentu.
“Yang kita inginkan bukan sekadar pergantian figur, tetapi hadirnya kepemimpinan yang mampu memperkuat persatuan, menjaga stabilitas, dan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Persatuan nasional harus menjadi prioritas utama,” tutup Azwar






