Suarakyat, Lahat – Ketua Umum Gerakan Cintai Lahat (GCL), Mahendra Reza Wijaya, menyoroti pelaksanaan pekerjaan penggantian Cross Drain di Km 214+800 Ruas Jalan Kol. Burlian, Kabupaten Lahat, yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan melalui PPK 2.1 Provinsi Sumatera Selatan.
Mahendra menilai pelaksanaan pekerjaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang diterimanya, terdapat sejumlah aspek administratif dan teknis yang diduga tidak dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi sorotan GCL. Pertama, tidak terlihat adanya surat koordinasi kepada pihak kepolisian terkait pelaksanaan pekerjaan. Kedua, tidak ditemukan pemberitahuan kepada masyarakat dengan jarak minimal 500 meter sebelum lokasi pekerjaan. Ketiga, tidak terlihat adanya papan informasi pekerjaan di sekitar lokasi proyek.
“Ini menjadi persoalan serius yang harus dipertanyakan. Pekerjaan infrastruktur memang penting, tetapi pelaksanaannya juga harus memperhatikan prosedur, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, ketiadaan informasi dan pemberitahuan yang memadai berpotensi membahayakan pengguna jalan serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Dampaknya, aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Bahkan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi pekerjaan turut merasakan dampak akibat terganggunya akses dan aktivitas lalu lintas.
Mahendra menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik semata. Aspek transparansi, keselamatan pengguna jalan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan persoalan baru. UMKM dan masyarakat kecil jangan sampai menjadi pihak yang menanggung dampak dari pelaksanaan pekerjaan tersebut,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, GCL meminta BBPJN Sumatera Selatan melalui PPK 2.1 Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka terkait pelaksanaan pekerjaan penggantian Cross Drain tersebut.
GCL juga mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, termasuk memastikan kelengkapan administrasi, koordinasi dengan pihak kepolisian, pemasangan rambu dan papan informasi pekerjaan, serta penyampaian pemberitahuan kepada masyarakat.
Menurut Mahendra, keterbukaan dan tanggung jawab pelaksana proyek merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Intinya, kami mendukung pembangunan. Namun, pembangunan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian BBPJN Sumatera Selatan,” pungkasnya.






