Menu ✖

Mode Gelap

Aspirasi · 10 Nov 2026 22:34 WIB ·

Harda Belly Soroti Polemik Ijazah Gibran: Lebih Baik Mundur sebagai Wapres dari pada Dimakzulkan


 Screenshot Perbesar

Screenshot

Suarakyat, Jakarta – Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menyoroti dinamika politik nasional menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Menurut Harda Belly, putusan MA tersebut semakin memperkuat polemik mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA.

Harda Belly, yang akrab disapa HB, menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan seorang pejabat negara.

Ia berpandangan bahwa Gibran kini menghadapi tekanan politik dan hukum yang serius. Menurutnya, terdapat dua pilihan yang perlu dipertimbangkan, yakni mengundurkan diri secara terhormat atau menghadapi proses politik melalui mekanisme konstitusional di DPR RI hingga kemungkinan pemakzulan.

“Menurut saya, Gibran sekarang menghadapi persoalan serius. Ada dua pilihan yang bisa dipertimbangkan, yaitu mundur secara terhormat atau menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional. Ini tentu menjadi konsekuensi politik yang tidak bisa diabaikan,” ujar HB dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai pengunduran diri merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan Gibran dengan memperhatikan perkembangan putusan lembaga peradilan tersebut.

Menurut HB, mundur dari jabatan wakil presiden dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab politik sekaligus penghormatan terhadap proses hukum dan putusan lembaga negara.

“Alangkah baiknya Gibran mempertimbangkan untuk mundur sebagai wakil presiden. Sikap tersebut bisa menjadi bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan, daripada persoalan ini terus berkembang menjadi konflik politik yang berkepanjangan,” tegasnya.

HB juga mengingatkan bahwa persoalan ini perlu disikapi melalui jalur konstitusional dengan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepastian hukum dan menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang sedang berkembang.

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

DPP MAHASANTRI Akan Gelar Aksi Demonstrasi Soroti Temuan BPK Rp65,63 Miliar dalam Proyek JIS

18 November 2026 - 16:04 WIB

Soroti Dugaan Pelanggaran Proyek Cross Drain di Jalan Kol. Burlian, Ketum GCL: Jangan Abaikan Kepentingan Masyarakat

15 November 2026 - 14:58 WIB

Wakil Ketua PAN Sumut: Kader Solid Dukung Zulhas, Siap Berkorban Demi Partai

14 November 2026 - 19:47 WIB

Dua Pemuda Empat Lawang Dilantik Jadi Pengurus DPP BM PAN

13 November 2026 - 22:24 WIB

HUT NasDem Diwarnai Aksi MPSU, Mawar Hitam dan Desakan Pecat Rudi Hartono Bangun

11 November 2026 - 13:08 WIB

Momentum Hari Pahlawan, Ketum PPM Jatim Ingatkan Para Elit Teladani Para Pahlawan di Tengah Panasnya Suhu Politik Nasional

10 November 2026 - 13:51 WIB

Trending di Aspirasi