Suarakyat, Jakarta – Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menyoroti dinamika politik nasional menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
Menurut Harda Belly, putusan MA tersebut semakin memperkuat polemik mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA.
Harda Belly, yang akrab disapa HB, menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan seorang pejabat negara.
Ia berpandangan bahwa Gibran kini menghadapi tekanan politik dan hukum yang serius. Menurutnya, terdapat dua pilihan yang perlu dipertimbangkan, yakni mengundurkan diri secara terhormat atau menghadapi proses politik melalui mekanisme konstitusional di DPR RI hingga kemungkinan pemakzulan.
“Menurut saya, Gibran sekarang menghadapi persoalan serius. Ada dua pilihan yang bisa dipertimbangkan, yaitu mundur secara terhormat atau menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional. Ini tentu menjadi konsekuensi politik yang tidak bisa diabaikan,” ujar HB dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai pengunduran diri merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan Gibran dengan memperhatikan perkembangan putusan lembaga peradilan tersebut.
Menurut HB, mundur dari jabatan wakil presiden dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab politik sekaligus penghormatan terhadap proses hukum dan putusan lembaga negara.
“Alangkah baiknya Gibran mempertimbangkan untuk mundur sebagai wakil presiden. Sikap tersebut bisa menjadi bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan, daripada persoalan ini terus berkembang menjadi konflik politik yang berkepanjangan,” tegasnya.
HB juga mengingatkan bahwa persoalan ini perlu disikapi melalui jalur konstitusional dengan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepastian hukum dan menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang sedang berkembang.






