Jakarta–suarakyat.id— Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang mencopot Kapolres Sukoharjo menyusul polemik dugaan intimidasi terhadap santriwati di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Ketua Umum DPP MAHASANTRI, Moh. Khairi Pratama, menilai langkah tersebut menjadi bentuk respons terhadap keresahan masyarakat sekaligus menunjukkan pentingnya evaluasi dan penegakan disiplin di lingkungan institusi kepolisian.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Kapolri mencopot Kapolres Sukoharjo buntut dugaan intimidasi santriwati. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, terlebih di lingkungan pondok pesantren yang merupakan tempat pendidikan dan pembentukan karakter generasi bangsa,” ujar Khairi.
Menurutnya, jargon Polri Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata seluruh anggota kepolisian, bukan hanya menjadi slogan institusi.
“Polisi harus hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan justru menakut-nakuti masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa takut terhadap aparat yang seharusnya memberikan rasa aman. Kepercayaan publik harus dibangun melalui sikap humanis dan profesional,” tegasnya.
Khairi juga mengapresiasi langkah Kapolri Suyudi Ario Seto yang selama ini aktif membangun komunikasi dan silaturahmi dengan para ulama, kiai, serta pimpinan pondok pesantren di berbagai daerah.
“Sejauh ini kami melihat Kapolri terus membangun komunikasi yang baik dengan para ulama dan pesantren melalui kegiatan silaturahmi dan safari keagamaan. Langkah tersebut patut kami apresiasi karena menunjukkan upaya membangun kedekatan antara Polri dengan kalangan pesantren. Jangan sampai praktik di lapangan justru bertolak belakang dengan semangat membangun hubungan baik tersebut,” ungkap Khairi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP MAHASANTRI, Muzakki, menegaskan bahwa pencopotan Kapolres harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepolisian, khususnya dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.
“Kami berharap Kapolri memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan transparan dan profesional. Jika ditemukan pelanggaran prosedur maupun kode etik, anggota yang terlibat harus diberikan sanksi sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan aparat yang mencederai kehormatan pesantren dan menimbulkan trauma bagi para santriwati,” kata Muzakki.
Ia juga meminta seluruh jajaran kepolisian agar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis ketika berhadapan dengan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan keagamaan.
DPP MAHASANTRI berharap langkah tegas Kapolri tersebut menjadi awal perbaikan hubungan antara Polri dan masyarakat. Menurut Khairi, kedekatan yang dibangun melalui silaturahmi dengan ulama dan pesantren harus tercermin pula dalam perilaku seluruh anggota kepolisian di lapangan.
“Polri harus menjadi sahabat masyarakat. Kami ingin jargon Polri Bersama Masyarakat benar-benar dirasakan oleh rakyat, sehingga kehadiran polisi membawa rasa aman, ketenangan, dan perlindungan, bukan ketakutan,” tutup Khairi.






