Jakarta, suarakyat.id—Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras dugaan tindakan sewenang-wenang aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo dalam penggerebekan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an, Mojolaban, Sukoharjo.
Ketua Umum DPP MAHASANTRI menilai aksi penggerebekan pada Kamis (29/10/2026) dini hari sekitar pukul 03.20 WIB tersebut telah melukai marwah pesantren dan merendahkan martabat santriwati.
“Kami sangat prihatin dan marah. Bagaimana mungkin aparat bersenjata lengkap mendobrak pintu pondok putri yang dihuni santriwati di bawah umur 10-16 tahun saat mereka tertidur, tanpa izin, mengintimidasi, menodongkan senjata laras panjang, bahkan melakukan pelecehan dengan menarik santriwati yang belum berjilbab dan menyuruh buka rambut,” tegas Ketum DPP MAHASANTRI, Jumat (31/10).
Berdasarkan Surat Edaran Resmi Yayasan Dakwah & Sosial Al-Mukmin Nomor 010/RTQ-HQ/SE/X/2026 dan keterangan pengurus ponpes, aparat diduga masuk tanpa menunjukkan surat perintah yang sah, mendobrak pintu hingga hampir hancur, menarik paksa 12 santriwati dan 4 ustazah, serta seorang santriwati di ruang belakang disuruh tiarap, tubuhnya dibolak-balik dan wajahnya dicengkeram sambil dibentak “kamu laki-laki atau perempuan?” di bawah todongan senjata.
Lebih miris lagi, seluruh penghuni termasuk 2 balita usia 3 dan 5 tahun digiring ke Polsek Mojolaban pukul 03.51 WIB tanpa pendampingan wali dan kuasa hukum, dan baru diberi makan sore hari. Setelah pemeriksaan intensif, polisi tidak menemukan bukti keterlibatan mereka dalam kasus pembakaran warung mi babi di Sukoharjo.
Selain itu, aparat diduga menyita barang pribadi dan inventaris pondok senilai Rp50 juta tanpa surat sita resmi, berupa HP, uang tabungan Rp16 juta, emas Antam, sepeda motor ustazah, hingga peralatan ekstrakurikuler sunnah seperti busur, anak panah dan drone.
DPP MAHASANTRI menilai ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi overdosis kekuasaan dan teror terhadap lembaga pendidikan agama.
“Ini penghinaan terhadap dunia pesantren. Santriwati bukan teroris. Jika benar ada penetapan pengadilan, mengapa dilakukan jam 03.20 dini hari seperti menggerebek sarang teroris, tanpa Polwan, tanpa pendamping anak? Kami minta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertindak tegas,” lanjutnya.
Atas kejadian tersebut DPP MAHASANTRI menyatakan sikap:
1. Mengecam keras tindakan intimidasi, pelecehan, dan kekerasan psikis terhadap santriwati di bawah umur.
2. Meminta Kapolri segera mencopot dan memecat Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena sebagai penanggung jawab operasi.
3. Mendesak Propam Polri dan Komnas HAM serta KPAI mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM, pelecehan, dan penyitaan ilegal.
4. Menuntut pengembalian seluruh barang sitaan milik santriwati dan pesantren serta pemulihan trauma psikologis korban.
5. Mendesak Kapolri mengeluarkan instruksi larangan penggeledahan asrama putri dan lembaga pendidikan agama di jam dini hari tanpa prosedur perlindungan anak.
“Kami beri waktu 3×24 jam. Jika tidak ada tindakan tegas, DPP MAHASANTRI akan turun aksi besar di Mabes Polri dan menggelar Doa Bersama untuk keselamatan santri di seluruh Indonesia,” tutup Khairi.






