Bagi sebagian besar masyarakat, Bank Indonesia (BI) sering kali diasosiasikan sebatas lembaga yang mengatur suku bunga bunga makro, menstabilkan nilai tukar Rupiah, atau mencetak uang. Namun, di tengah ketidakpastian geopolitik global, volatilitas harga komoditas, dan ancaman inflasi berbasis pasokan (supply-side inflation), pendekatan makroekonomi konvensional kerap menemui batasnya. Kebijakan moneter berbasis suku bunga semata sering kali dihadapkan pada dilema: menaikkan suku bunga demi menahan inflasi berisiko memperlambat sektor riil, sementara menurunkannya demi pertumbuhan berisiko memicu depresiasi mata uang.
Di sinilah Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKS) hadir bukan sekadar sebagai alternatif berlabel keagamaan, melainkan sebagai structural stabilizer—instrumen fundamental yang memperkuat transmisi kebijakan makroekonomi dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
1. Menyambung Putusnya Jalur Kebijakan dengan Sektor Riil
Salah satu kerentanan utama dalam sistem keuangan konvensional adalah potensi terciptanya decoupling—kondisi di mana transaksi di sektor keuangan melaju jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan produksi di sektor riil. Gelembung spekulatif (financial bubble) kerap lahir dari jurang pemisah ini.
Prinsip dasar ekonomi syariah melarang keras transaksi spekulatif (gharar dan maysir) serta penetapan bunga (riba). Dalam paradigma EKS, setiap pembiayaan dan transaksi keuangan wajib didasari oleh aktivitas ekonomi nyata(underlying asset). Ketika Bank Indonesia mendorong arus pembiayaan syariah—baik melalui akad mudharabah, musyarakah, maupun murabahah—BI secara langsung memastikan bahwa likuiditas yang mengalir ke pasar riil benar-benar bertransformasi menjadi kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, dan barang/jasa.
Hasilnya, inflasi yang timbul dapat ditekan dari sisi penawaran (supply-side), karena pertumbuhan jumlah uang beredar diimbangi secara seimbang oleh pertumbuhan output riil.
2. Inklusi Keuangan dan Pendalaman Pasar Modal Melalui Sukuk
Keseimbangan makroekonomi membutuhkan pasar keuangan yang dalam (deep financial market) dan inklusif. Melalui pengembangan instrumen keuangan syariah seperti Sukuk Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI), BI berhasil menciptakan dua benteng pertahanan makro:
* Penyerap Likuiditas Domestik: Sukuk menjadi sarana investasi yang aman dan produktif bagi dana-dana jangka panjang (seperti dana haji, pensiun, dan asuransi syariah), sekaligus mengurangi ketergantungan pasar modal domestik terhadap arus modal asing yang fluktuatif (hot money).
* Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan: Dana hasil penerbitan sukuk dialokasikan langsung pada proyek infrastruktur fisik dan sosial yang meningkatkan produktivitas nasional tanpa membebankan suku bunga yang memberatkan.
3. Katup Pengaman Sosial: Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah
Keseimbangan ekonomi makro tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan PDB atau tingkat inflasi, melainkan juga dari pemerataan pendapatan dan daya beli masyarakat kelas bawah. Salah satu keunggulan unik EKS yang secara aktif diintegrasikan oleh Bank Indonesia adalah sinergi antara keuangan komersial dan keuangan sosial syariah (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf / ZISWAF).
Saat krisis atau tekanan ekonomi terjadi, daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang paling cepat tergerus. Di titik ini, dana ZISWAF berfungsi sebagai automatic stabilizer—jaring pengaman sosial yang menjaga konsumsi rumah tangga tetap bertahan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan. Transformasi wakaf produktif yang didorong BI juga membuka akses modal bagi UMKM yang selama ini masuk dalam kategori unbankable.
4. Indonesia Sebagai Hub Ekonomi Syariah Global: Dari Konsumen Menjadi Produsen
Strategi Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem Halal Value Chain (HVC)—mulai dari sektor pertanian, makanan-minuman halal, modest fashion, hingga pariwisata ramah Muslim—merupakan langkah strategis untuk memperbaiki struktur neraca pembayaran nasional.
Selama ini, Indonesia kerap menghadapi masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit). Dengan memperkuat rantai pasok halal dari hilir ke hulu, Indonesia tidak hanya menekan angka impor produk halal, tetapi juga berpeluang besar menjadi eksportir utama produk berbasis halal ke pasar global. Penguatan ekspor ini secara langsung memperkokoh cadangan devisa dan menopang stabilitas nilai tukar Rupiah dari luar.
Tantangan dan Langkah Ke Depan
Langkah Bank Indonesia dalam menjadikan EKS sebagai pilar stabilitas ekonomi makro patut diapresiasi, namun tantangan besar masih membentang:
1. Literasi dan Inklusi: Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih tertinggal jika dibandingkan dengan indeks inklusinya.
2. Digitalisasi Ecosystem: Integrasi teknologi finansial (fintech) syariah dan digitalisasi pembayaran (seperti akselerasi QRIS syariah) perlu terus diperluas hingga ke pondok pesantren dan pelaku UMKM daerah.
3. Inovasi Produk: Industri perbankan dan pasar keuangan syariah dituntut untuk terus menciptakan produk pembiayaan yang efisien dan kompetitif secara biaya dibanding instrumen konvensional.
Kesimpulan
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Bank Indonesia bukanlah agenda sektoral, apalagi eksklusif. EKS adalah strategi makroprudensial dan moneter yang teruji: memperkuat daya tahan sektor riil, memperdalam pasar keuangan, serta menciptakan jaring pengaman sosial yang berkeadilan.
Dengan terus konsisten menempatkan ekonomi syariah sebagai arus utama kebijakan nasional, Bank Indonesia tidak hanya menjaga roda ekonomi tetap berputar stabil di masa kini, tetapi juga sedang membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tahan banting, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.
Penulis: Rizki Abubakar Difinubun
