Pesta demokrasi lima tahunan kerap dirayakan sebagai puncak kedaulatan rakyat. Namun, di balik keramaian baliho dan narasi manis tentang transisi energi maupun ekonomi hijau yang dijajakan para kontestan politik, berlangsung sebuah realitas yang paradoksal: krisis ekologis yang kian masif dan berulang. Pemilihan umum yang sejatinya menjadi ajang melahirkan kepemimpinan publik justru kerap berubah menjadi arena transaksi izin dan konsesi. Dalam konteks ini, keadilan ekologis dalam pusaran politik bukan lagi sekadar wacana teoritis, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan keselamatan ruang hidup warga.
Keadilan ekologis mengandaikan bahwa setiap individu—terutama masyarakat adat, komunitas lokal, dan generasi mendatang—berhak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun, ketika ruang politik dikuasai oleh biaya kontestasi yang sangat tinggi, regulasi lingkungan hidup kerap dikorbankan demi memuluskan barter kepentingan antara aktor politik dan pelaku industri ekstraktif.
Anatomi Politik Ijon: Barter Modal dan “Obral” Perizinan
Tingginya ongkos politik dalam sistem pemilu langsung menciptakan celah fatal berupa praktik ijon politik. Riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa mayoritas calon kepala daerah maupun kontestan politik menerima donasi dari pelaku usaha untuk menutupi tingginya biaya kampanye. Imbalannya sangat jelas: komitmen kemudahan perizinan, pelemahan pengawasan lingkungan, hingga proteksi hukum bagi korporasi setelah kandidat memangku jabatan.
Fenomena ini berdampak langsung pada tergerusnya akuntabilitas regulasi industri. Instrumen pengendalian lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kerap direduksi menjadi sekadar prosedur formalitas administratif untuk melegitimasi ekspansi bisnis. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan koalisi masyarakat sipil mencatat pola berulang di mana lonjakan konflik agraria, pencabutan status hutan perlindungan, serta diterbitkannya ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) non-transparan sering mengalami puncak (spike) tajam menjelang dan sesudah tahun-tahun politik.
Tiga Pilar Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Regulasi
Untuk mewujudkan pemilu berkelanjutan yang hakiki, proses politik harus dibebaskan dari sandera kepentingannya terhadap korporasi perusak lingkungan. Terdapat tiga agenda strategis yang harus didorong secara konsisten:
1. Integrasi Keterbukaan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dengan Audit Kampanye
Publik berhak mengetahui siapa individu atau entitas sebenarnya di balik jaringan bisnis ekstraktif yang mendanai kandidat. Keterbukaan data pemilik manfaat harus diwajibkan dan dihubungkan secara akuntabel dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk memetakan potensi benturan kepentingan.
2. Penguatan Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation)
Partisipasi masyarakat terdampak tidak boleh dihentikan pada daftar hadir sosialisasi proyek semata. Masyarakat adat dan komunitas lokal harus memiliki hak untuk menolak (Right to Say No) dan hak veto terhadap izin industri yang mengancam ruang hidup serta keselamatan ekologis mereka.
3. Independensi Penegakan Hukum Lingkungan
Regulasi industri harus disusun berdasarkan prinsip kehati-hati-an (precautionary principle) dan bukti ilmiah (evidence-based policy). Lembaga pengawas lingkungan dan aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada intervensi politik atau “pengampunan ekologis” atas nama stabilitas politik dan iklim investasi.
Menuju Pemilu Berkelanjutan yang Substantif
Makna pemilu berkelanjutan tidak boleh dikerdilkan sekadar pada penggunaan bahan daur ulang untuk alat peraga kampanye. Makna utamanya terletak pada substansi kebijakan dan hukum yang dilahirkan dari proses pemilu tersebut: apakah rezim yang terpilih sanggup menghentikan laju degradasi lingkungan atau justru mempecepat kerusakan ruang hidup.
Masyarakat pemilih perlu menggeser pola evaluasi politik dari sekadar popularitas figur menuju penelusuran rekam jejak (track record) serta komitmen regulatif para calon. Demokrasi yang sehat tidak boleh membiarkan kelestarian lingkungan dan hak warga atas ruang hidup menjadi tumbal transaksional jangka pendek. Mengawal transparansi dan akuntabilitas regulasi industri di tengah pusaran politik pemilu adalah benteng terakhir untuk memastikan keadilan ekologis tetap tegak di atas bumi Indonesia.
