Suarakyat, Lebak – Koordinator Perkumpulan Pemuda Keadilan, Harda Belly, berharap kepemimpinan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri nantinya dapat membawa angin segar bagi penyelesaian kasus dugaan perusakan dan penyerobotan lahan milik warga Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten.
Harda meminta kasus yang telah lama diperjuangkan warga tersebut tidak kembali berjalan tanpa kepastian. Menurutnya, warga Jayasari telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan keadilan, termasuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke Mabes Polri hingga DPR RI.
“Warga Jayasari sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak dan keadilan. Mereka bahkan sudah turun aksi besar-besaran di depan Mabes Polri. Namun sampai sekarang persoalan ini belum sepenuhnya tuntas,” ujar HB, sapaan akrabnya, Jumat (2/10/2026).
HB mengatakan, pada masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, persoalan tersebut belum memberikan penyelesaian yang diharapkan warga. Karena itu, dirinya berharap pergantian kepemimpinan di tubuh Polri menjadi momentum untuk kembali membuka dan mengusut secara serius laporan serta dugaan pelanggaran yang dialami masyarakat Jayasari.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan perusakan lingkungan serta penyerobotan lahan warga yang dikaitkan dengan aktivitas pertambangan pasir PT Mulya Kuarsa Anugrah (MKA). Warga sebelumnya telah mengadukan persoalan tersebut kepada Komisi XII DPR RI dengan didampingi HB. Dalam pertemuan itu, Komisi XII menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan warga dan meminta dokumen kepemilikan serta kronologi persoalan lahan untuk ditelusuri.
HB menegaskan, perjuangan warga bukan sekadar persoalan ganti rugi, tetapi menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah yang mereka miliki.
“Kami sudah membawa persoalan ini ke DPR RI agar ada pengawalan. Harapan kami bukan sekadar persoalannya didengar, tetapi benar-benar ada penyelesaian yang memberikan kepastian hukum kepada warga,” katanya.
Menurut HB, pernyataan Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri di Komisi III DPR RI pada Kamis (1/10/2026) memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mencari keadilan.
Dalam fit and proper test tersebut, Suyudi menyampaikan gagasan “Polisi Bersama Masyarakat”. Ia menegaskan bahwa Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya, sedangkan kewibawaan Polri bukan karena menjaga jarak, tetapi karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan.
Suyudi juga menyampaikan bahwa masyarakat yang datang ke kantor polisi harus mendapatkan pertolongan, bukan kerumitan. Ia menekankan pentingnya hukum diterapkan secara adil, korban dilindungi, laporan lebih mudah diterima dan kritik masyarakat tetap didengar.
“Pernyataan itu harus dibuktikan dalam praktik. Warga Jayasari adalah salah satu masyarakat yang membutuhkan kehadiran negara. Mereka sudah berulang kali menyampaikan persoalannya dan mencari keadilan,” ungkap HB.
Ia berharap dibawah kepemimpinan Suyudi, kasus Jayasari menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dan pengawasan serius.
“Kalau Polri yang kuat adalah Polri yang dipercaya, maka kepercayaan itu harus dibuktikan dengan keberpihakan pada proses hukum yang transparan dan adil. Kalau ada dugaan tindak pidana, siapa pun yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Harda juga mengingatkan agar tidak ada lagi kesan bahwa masyarakat kecil harus berjuang berulang kali hanya untuk mendapatkan kepastian hukum.
“Jangan sampai warga yang tanahnya dipersoalkan justru merasa tidak mendapatkan perlindungan. Kami berharap kepemimpinan baru Polri benar-benar hadir bersama rakyat dan menyelesaikan persoalan ini secara profesional, transparan dan berkeadilan,” pungkasnya.
