Suarakyat.id — Serangkaian kecelakaan dan insiden pelayaran yang terjadi di wilayah perairan Jawa Timur dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas pelabuhan kembali menjadi perhatian publik.
Hasbullah, Pengurus BADKO HMI Jawa Timur, menilai kejadian KM Virgo Transport 8 pada September 2026 dan KMP Mutiara Sentosa II pada Agustus 2026 harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem keselamatan dan pengawasan pelayaran di wilayah Jawa Timur, khususnya yang berkaitan dengan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak.
“Peristiwa KM Virgo Transport 8 yang berangkat dari Tanjung Perak dengan rute Surabaya–Banjarmasin dan kemudian mengalami kecelakaan hingga terbalik di perairan Laut Jawa/Masalembo harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebelumnya, KMP Mutiara Sentosa II juga mengalami kebakaran di perairan Pulau Sapudi. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri tanpa evaluasi menyeluruh,” ujar Hasbullah.
Menurutnya, pemerintah melalui otoritas pelabuhan memiliki tanggung jawab memastikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran berjalan sesuai ketentuan.
“KSOP tidak boleh hanya hadir ketika terjadi kecelakaan. Fungsi pengawasan harus berjalan sejak sebelum kapal berlayar, termasuk memastikan aspek kelaiklautan kapal, dokumen keselamatan, perlengkapan keselamatan, serta kepatuhan terhadap standar operasional pelayaran,” tegasnya.
Hasbullah merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menempatkan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pelayaran nasional.
Ia juga meminta Kementerian Perhubungan RI melakukan evaluasi terhadap kinerja KSOP Utama Tanjung Perak, terutama apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya kelalaian, pelanggaran prosedur, atau kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kalau memang ditemukan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan, tentu harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi setelah kecelakaan terjadi, sementara aspek pencegahannya tidak pernah dievaluasi secara terbuka,” kata Hasbullah.
Hasbullah menegaskan, BADKO HMI Jawa Timur akan terus mengawal isu keselamatan pelayaran dan meminta seluruh pihak terkait menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Pelabuhan adalah pintu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keselamatan penumpang, awak kapal, dan seluruh pengguna jasa pelayaran harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu korban berikutnya untuk melakukan evaluasi,” pungkas Hasbullah.
