Menu ✖

Mode Gelap

Nasional · 4 Nov 2026 15:23 WIB ·

DPP MAHASANTRI Akan Gelar Aksi Demonstrasi di KPK dan Istana Wapres, Desak Usut Dugaan Kasus Al Muktabar


 Gambar: Muzakki, S.Ab. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) saat Pembacaan SK Kepengurusan DPW MAHASANTRI Jakarta Perbesar

Gambar: Muzakki, S.Ab. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) saat Pembacaan SK Kepengurusan DPW MAHASANTRI Jakarta

Jakarta, suarakyat.id—Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Istana Wakil Presiden.

Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai dugaan persoalan hukum yang berkaitan dengan Al Muktabar saat menjabat sebagai Pj. Gubernur Banten periode 2022–2024, termasuk dugaan penyelewengan Biaya Penunjang Operasional (BPO) dan dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait alih fungsi kawasan hutan lindung.

Sekretaris Jenderal DPP MAHASANTRI, Muzakki, menyampaikan bahwa pihaknya menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti secara transparan oleh aparat penegak hukum.

ADAPUN TUNTUTAN DPP MAHASANTRI SEBAGAI BERIKUT:

1. Mendesak KPK RI mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran BPO Pj. Gubernur Banten periode 2022–2024 yang diberitakan mencapai Rp39 miliar.
2. Mendesak KPK memeriksa Al Muktabar terkait laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam usulan alih fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Tangerang.
3. Mendesak KPK menelusuri seluruh aliran penggunaan anggaran dan memeriksa pihak-pihak terkait apabila ditemukan bukti keterlibatan.
4. Mendesak Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera mencopot Al Muktabar dari jabatannya sebagai Plt. Sekretaris Wakil Presiden RI.
5. Mendesak Wakil Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan rekam jejak Al Muktabar terkait berbagai dugaan persoalan hukum ketika menjabat sebagai Pj. Gubernur Banten.
6. Meminta Istana Wakil Presiden memastikan prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas diterapkan kepada seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
7. Mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat negara.

Muzakki menegaskan, rencana aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa-santri dalam mengawal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

“Kami ingin memastikan tidak ada pejabat negara yang kebal hukum. Jabatan bukan tameng untuk menghindari pemeriksaan. Kami mendesak KPK serius mengusut dugaan persoalan ini dan meminta Wakil Presiden segera mengevaluasi serta mencopot Al Muktabar dari jabatannya sebagai Plt. Sekretaris Wakil Presiden RI,” tegas Muzakki.

Ia menambahkan, DPP MAHASANTRI akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan transparansi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Ini merupakan tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa dan santri. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang jabatan dan kedekatan dengan kekuasaan,” tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

DPP MAHASANTRI Kecam Character Assassination terhadap Dasco: Jangan Jadikan Politik sebagai Ruang Fitnah dan Adu Domba

19 November 2026 - 19:44 WIB

Pengurus Pusat MAHASANTRI Usulkan Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden: Loyal dan Berintegritas

18 November 2026 - 22:19 WIB

Momentum Hari Pahlawan Nasional, DPP MAHASANTRI Serukan Persatuan Bangsa: Kepentingan Rakyat di Atas Segalanya

10 November 2026 - 23:11 WIB

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Minta Waktu Buktikan Dokumen Lewat PTUN

10 November 2026 - 16:26 WIB

DPP MAHASANTRI Apresiasi Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo: Polri Harus Bersama Masyarakat

3 November 2026 - 09:39 WIB

Kapolri Bangun Kedekatan dengan Pesantren Dirusak Oknum Polisi Teror Santriwati, DPP MAHASANTRI: Copot Kapolda Jateng

2 November 2026 - 02:21 WIB

Trending di Nasional