Jakarta– suarakyat.id—Dewan Pimpinan Pusat Mahasantri Indonesia (DPP MAHASANTRI) menyoroti keras bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali mengepung Kalimantan dan menyandera kehidupan rakyat dengan kabut asap beracun.
DPP MAHASANTRI menyatakan, Karhutla bukan lagi sekadar bencana tahunan, melainkan bukti nyata absennya tanggung jawab negara dalam melindungi hak dasar warga negara untuk menghirup udara bersih.
“Asap mengepul, rakyat tercekik. Setiap tahun ceritanya sama. Negara selalu gagap, penanganannya reaktif, dan korporasi pembakar dibiarkan. Di mana tanggung jawab negara?” tegas Khairi selalu Ketum DPP MAHASANTRI dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, (24/09/2026)
DPP MAHASANTRI mencatat, dampak Karhutla di Kalimantan telah melumpuhkan aktivitas masyarakat. Ribuan warga mengalami ISPA, sekolah diliburkan, penerbangan dibatalkan, dan ekonomi rakyat kecil mati total. Namun, hingga kini penegakan hukum terhadap korporasi dan aktor pembakar lahan masih jauh dari harapan.
“Kami melihat ada ketimpangan penegakan hukum. Rakyat kecil yang membuka lahan kecil langsung diproses hukum, sementara korporasi besar dengan konsesi jutaan hektar yang terbakar seolah kebal hukum. Ini ketidakadilan ekologis. Kementerian Kesehatan mencatat ada 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat Karhutla di tujuh provinsi terdampak,” tegas Khairi.
Khairi menambahkan, dampak Karhutla juga merembet pada krisis air bersih. Masyarakat dan pesantren banyak kekurangan air bersih akibat Karhutla dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Sumur mengering, air sungai tercemar abu, santri kesulitan untuk wudhu dan kebutuhan sehari-hari.
“Jangan biarkan rakyat Kalimantan menghirup asap sementara negara menghirup keuntungan dari investasi korporasi. Konstitusi menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika negara gagal menjamin itu, maka negara telah gagal menjalankan mandat konstitusi,” tambahnya
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, DPP MAHASANTRI tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengajak kolaborasi dengan pemerintah untuk menyalurkan air bersih untuk masyarakat dan pesantren terdampak, melalui dua program aksi kemanusiaan:
1. Mahasantri Rescue Karhutla
Membuka posko bantuan untuk masyarakat terdampak asap.
Distribusi air bersih, masker dan kebutuhan kesehatan.
Kolaborasi dengan BPBD, Dinas Kesehatan, dan relawan.
2. Mahasantri Peduli Korban Asap
Pemeriksaan kesehatan gratis bersama tenaga medis.
Edukasi perlindungan dari paparan asap.
Prioritas anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
“Kami siap turun langsung. Kami mengajak kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, Dinas Kesehatan dan semua relawan untuk bersama-sama menyalurkan air bersih dan layanan kesehatan. Masyarakat dan pesantren tidak boleh dibiarkan tercekik asap dan kehausan sendirian,” tutup Khairi.
